Freeport Rampungkan Penanaman 1,5 Juta Mangrove di NTB

SUMBAWA, Investortrust.id – PT Freeport Indonesia (PTFI), perusahaan pertambangan tembaga dan emas terbesar di Indonesia, merampungkan penanaman 1,5 juta bibit mangrove di Kabupaten Sumbawa dan Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB). Program rehabilitasi seluas 484 hektare itu menjadi bagian dari dukungan perusahaan terhadap program Mangrove Nasional sekaligus memperkuat upaya pemulihan ekosistem pesisir dan penyerapan karbon.

Kegiatan penanaman mangrove di Desa Labuhan Alas, Kabupaten Sumbawa, Selasa (7/7/2026), dihadiri Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendali Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal, serta masyarakat setempat.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendali Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat mengatakan rehabilitasi mangrove merupakan tanggung jawab bersama. Ia mengapresiasi komitmen PTFI yang mendukung program penanaman mangrove nasional sebagai bagian dari upaya menghadapi krisis lingkungan.

Menurut Jumhur, kegiatan tersebut sejalan dengan program Kementerian Lingkungan Hidup yang mendorong penanaman 2 miliar pohon di seluruh Indonesia.

"PTFI telah merehabilitasi hampir 500 hektare mangrove di Nusa Tenggara Barat dan menargetkan rehabilitasi 12.000 hektare di seluruh Indonesia, terutama di Papua. Mangrove memiliki peran penting dalam melindungi ekosistem pesisir, menyerap karbon, dan mendukung mata pencaharian masyarakat. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat perlu terus diperkuat untuk mempercepat pemulihan lingkungan," kata Jumhur.

Baca Juga

Investasi Hijau Bank BSN, Ribuan Mangrove Ditanam di Teluk Benoa

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas menjelaskan area rehabilitasi mangrove di NTB mencapai 484 hektare. Dari luas tersebut, 445 hektare berada di Kabupaten Sumbawa dan 39 hektare di Kabupaten Lombok Timur.

Ia mengatakan penanaman dilakukan sepanjang 2025 hingga 2026 dengan total 1,5 juta bibit mangrove. Luasan rehabilitasi di NTB mencapai sekitar 73% dari seluruh program penanaman mangrove yang dilakukan PTFI di luar wilayah operasional perusahaan di Papua.

Program tersebut merupakan tindak lanjut perjanjian kerja sama antara Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta PTFI yang ditandatangani pada 2023. Kerja sama itu bertujuan mendukung restorasi mangrove nasional di luar Papua dengan target rehabilitasi mencapai 2.000 hektare.

Tony menjelaskan lokasi rehabilitasi ditentukan berdasarkan usulan Kementerian Lingkungan Hidup yang kemudian diverifikasi oleh Universitas Gadjah Mada (UGM).

Hingga saat ini, lokasi yang telah lolos verifikasi untuk pelaksanaan rehabilitasi mangrove PTFI mencapai 834 hektare. Dari total tersebut, perusahaan telah merealisasikan penanaman di luar Papua seluas 666 hektare dengan sekitar 2 juta bibit mangrove.

Program rehabilitasi tersebut tersebar di delapan provinsi, yakni Nusa Tenggara Barat, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Ribuan masyarakat juga terlibat dalam berbagai tahapan pelaksanaan program.

"Kemudian untuk Papua khususnya di Kabupaten Mimika, PTFI telah menanam sekitar 5,5 juta bibit mangrove di area seluas lebih dari 2.184 hektare di Papua," kata Tony.

Tony menambahkan, program penanaman 1,5 juta bibit mangrove di NTB melibatkan sekitar 1.500 masyarakat lokal, mulai dari pembibitan, penanaman hingga pemeliharaan.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat tidak hanya meningkatkan keberhasilan rehabilitasi kawasan pesisir, tetapi juga memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga ekosistem mangrove secara berkelanjutan.

Dorong Manfaat Ekonomi Masyarakat Pesisir

Salah satu anggota Komunitas Mangrove Sumbawa Muhammad Tisnaini mengatakan program tersebut telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir.

"Kami telah membina lima kelompok masyarakat yang kini mampu memproduksi bibit hingga melakukan penanaman secara mandiri. Keberadaan mangrove juga membantu nelayan karena menjadi habitat berbagai jenis ikan, sehingga mereka tidak perlu melaut terlalu jauh untuk mendapatkan hasil tangkapan," kata Tisnaini.

Ia berharap semakin banyak masyarakat, khususnya yang tinggal di kawasan pesisir, ikut menjaga dan merawat mangrove agar manfaat ekologis maupun ekonomi dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Baca Juga

Masyarakat Adat Papua Pertanyakan Perkembangan Realisasi 10% Saham Divestasi Freeport

Kegiatan penanaman mangrove di Labuhan Alas menjadi simbol kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam menjaga ekosistem pesisir. Selain berfungsi sebagai pelindung alami pantai dari abrasi, mangrove juga menjadi habitat berbagai jenis satwa serta mampu menyerap karbon yang berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim.

"PTFI berharap kolaborasi ini dapat terus memperkuat upaya rehabilitasi ekosistem pesisir serta menciptakan manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi yang berkelanjutan bagi generasi mendatang," kata Tony.