Airlangga: Pemerintah Ingin 'Cash Outflow' dari Pengelolaan Haji dan Umrah Berkurang Hingga 50%

JAKARTA, Investortrust.id — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa ekosistem ekonomi haji dan umrah harus dikelola secara terintegrasi dan lintas sektor agar mampu memberikan dampak optimal bagi perekonomian nasional. Dengan orkestrasi kebijakan yang tepat, pemerintah menargetkan pengurangan arus keluar devisa (cash outflow) sekaligus peningkatan arus masuk devisa (cash inflow).

Penegasan tersebut disampaikan dalam Pertemuan Tatap Muka bersama Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak di Jakarta, Kamis (12/2/2026). Dalam kesempatan itu, Airlangga menekankan bahwa pendekatan ekosistem menjadi kunci agar manfaat ekonomi dari penyelenggaraan haji dan umrah dapat dirasakan lebih luas di dalam negeri.

“Ekosistem ekonomi haji dan umrah harus kita kelola secara terintegrasi dan lintas sektor. Dengan orkestrasi yang tepat, kita bisa mengurangi cash outflow dan sekaligus meningkatkan cash inflow bagi perekonomian nasional,” ujar Airlangga seperti dikutip Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto dalam pernyataan tertulis, Sabtu (14/2/2026).

Dikatakan, Haryo, pemerintah mencermati besarnya potensi ekonomi dari penyelenggaraan haji dan umrah. Setiap tahun, perputaran dana mencapai sekitar Rp40 triliun, namun sekitar 80% di antaranya masih mengalir ke luar negeri.

Karena itu, pemerintah menargetkan penurunan porsi cash outflow hingga mendekati 50% agar tercipta keseimbangan arus devisa yang lebih sehat.

Optimalisasi sistem pembayaran nasional melalui QRIS menjadi salah satu strategi yang didorong untuk memperkuat transaksi dalam rupiah. Selain itu, pemerintah juga melihat peluang besar dalam meningkatkan promosi pariwisata Indonesia di kawasan Timur Tengah.

Baca Juga

Danantara Gandeng Al Madinah Perkuat Ekosistem Layanan Haji dan Umrah

Setiap tahun sekitar 2,6 juta jamaah umrah dan 221.000 jamaah haji asal Indonesia berangkat ke Arab Saudi, sementara jumlah wisatawan dari kawasan tersebut yang berkunjung ke Indonesia masih sekitar 33.000 orang per tahun. Kesenjangan ini dinilai sebagai peluang untuk mendorong peningkatan arus wisatawan masuk melalui kolaborasi dengan biro perjalanan dan maskapai nasional.

Di sisi lain, dukungan sektor perdagangan dan logistik turut menjadi perhatian. Pemerintah mendorong pengembangan pusat logistik berikat guna memfasilitasi ekspor komoditas Indonesia ke Arab Saudi. Sinergi lintas kementerian, mencakup bidang perdagangan, industri, pariwisata, pertanian, dan logistik, akan diorkestrasi agar kebijakan berjalan efektif dan saling memperkuat.

“Karena itu, seluruh sektor terkait perlu bergerak bersama agar ekosistem ekonomi haji dan umrah ini memberikan dampak nyata bagi ekonomi domestik,” tegasnya.

Melalui langkah yang terintegrasi dan kolaboratif tersebut, pemerintah berharap penyelenggaraan haji dan umrah tidak hanya menjadi aktivitas ibadah rutin, tetapi juga berkontribusi signifikan dalam memperkuat struktur ekonomi nasional serta menjaga keseimbangan devisa negara.