Kementerian PKP–Pemprov Siapkan Relokasi Warga Terdampak Banjir Bandang Sumbar

JAKARTA, investortrust.id - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) tengah menyiapkan lahan relokasi bagi warga terdampak banjir bandang, khususnya korban yang kehilangan rumah.

Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur menyatakan, identifikasi kerusakan permukiman masih berlangsung dan pembaruan data dilakukan setiap hari oleh satuan tugas (satgas) kementerian yang dikirim ke sana. “Data kemarin itu ada 691 rumah yang hanyut,” kata Fitrah di kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Selasa (9/12/2025).

Selain itu, lanjutnya, terdata 5.347 rumah rusak ringan, 1.027 rusak sedang, dan 1.733 rusak berat per Senin (8/12/2025).

Baca Juga

Ketum Anindya Bakrie Salurkan Langsung Bantuan Kadin ke Aceh, Sumut, dan Sumbar

Menurut Fitrah, rumah dengan kondisi rusak berat berpotensi bertambah ke kategori hanyut karena sejumlah bangunan sudah tidak dapat diperbaiki serta berada di area yang mengalami perpindahan jalur sungai.

Untuk penanganan hunian baru, Kementerian PKP telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah. “Khusus Sumatra Barat untuk yang hanyut, hilang, kita sudah mengupayakan lokasi dari pemda. Kalau mau, untuk relokasi,” jelas Fitrah.

Dikatakan Fitrah, Pemprov Sumbar telah menyiapkan lahan di beberapa titik, yakni dua lokasi di Kota Padang, satu di Tanah Datar, dan satu di Kabupaten Agam. Adapun lahan di Padang Panjang masih dalam pembahasan karena berstatus tanah ulayat.

“Yang di Padang, dua titik itu ada 170 unit bisa tertampung. Enggak cukup memang,” tutur Fitrah, merujuk pada kebutuhan 691 rumah yang masih dapat bertambah.

Terkait metode pembangunan, kata Fitrah, terdapat tiga opsi yang akan digunakan, yakni konvensional, teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) atau bata interlock dari PT Semen Padang, anak usaha PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR). “Tergantung kecepatan saja. Kita ingin cepat (membangun rumah penyintas banjir bandang Sumbar, red),” tegasnya.

Meski lahan tengah disiapkan, proses pembangunan hunian belum dapat dimulai karena Sumbar masih berada dalam masa tanggap darurat. “Kita mungkin belum bisa masuk, soalnya situasinya masih kepada situasi penyelamatan,” imbuh Fitrah.

Ia menyebut kemungkinan pembangunan bisa berjalan setelah masa transisi, dengan harapan dimulai awal Januari 2026, tergantung keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Pemprov Sumbar telah memperpanjang status tanggap darurat bencana selama 14 hari, mulai 9 hingga 22 Desember 2025.

Adapun, perpanjangan status tanggap darurat kedua berlaku dengan penetapan Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 360-803-2025 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor dan Angin Kencang di Wilayah Provinsi Sumbar Tahun 2025, yang terhitung mulai 9 Desember hingga 22 Desember 2025 atau 14 hari.

Baca Juga

Kementerian PU Fokus Buka Akses ke Sumbar-Aceh, Jalur Darat Sibolga Mulai Terbuka

“Masih ada korban hilang yang belum ditemukan, serta pendataan kerusakan dan kerugian masih terus berjalan,” kata Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, dikutip Selasa (9/12/2025).

Data Dashboard Satu Data Bencana Sumbar mencatat bencana berdampak pada 16 kabupaten/kota, dengan 24.049 pengungsi, 113 luka-luka, 95 hilang, dan 234 meninggal dunia per Senin (8/12/2025). Kabupaten Agam menjadi wilayah dengan korban terbanyak, yakni 151 meninggal dan 55 hilang.

Pemprov Sumbar bersama pemerintah kabupaten/kota, TNI/Polri, tim SAR, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan relawan terus melakukan pencarian, penyelamatan, serta percepatan pemulihan masyarakat terdampak.