Kementerian PU: Puluhan Dapur Makan Bergizi Gratis Tertunda karena Masalah Lahan
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkapkan adanya puluhan titik Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) alias dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak dapat dilanjutkan pembangunannya karena permasalahan sertifikat lahan. Temuan tersebut membuat jumlah titik pembangunan berkurang dari rencana awal 264 menjadi sekitar 220 hingga 230 unit.
Dirjen Prasarana Strategis Kementerian PU, Bisma Staniarto menyatakan, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan proses lelang untuk pembangunan SPPG yang layak dilaksanakan.
“Untuk yang 264 (SPPG) itu sekarang sedang proses lelangnya, yang memerlukan waktu 2 bulan untuk pelaksanaannya. Namun, dari 264 (SPPG) itu ternyata ada beberapa yang setelah kita cek sertifikatnya tidak clear, jadi mungkin berkurang sekitar 220 sampai 230 titik yang akan kita laksanakan,” ungkap Bisma di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (31/10/2025).
Baca Juga
Wakil Ketua DPD Tinjau SPPG di Bantul, Pastikan Menu MBG Aman
Selain mempersiapkan pengadaan SPPG di ratusan titik tersebut, lanjut Bisma, Kementerian PU juga telah menyelesaikan pembangunan tiga prototipe SPPG yang bekerja sama dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), PT Hutama Karya (Persero), dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP). “Untuk yang prototipe kita sudah selesai, barangkali akan sebentar lagi kita launching. Ada tiga lokasi di Jambi, di Banjar, dan di Kebumen,” papar Bisma.
Secara terpisah, Menteri PU Dody Hanggodo menargetkan, tiga dapur SPPG senilai Rp 13,5 triliun yang digarap tiga perusahaan BUMN, yaitu PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), PT Hutama Karya (Persero), dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP) segera beroperasi di Agustus 2025 mendatang.
“Dapur prototipe ini akan dilengkapi fasilitas sanitasi dan penyediaan air baku, serta ditargetkan beroperasi paling lambat Agustus 2025. Dapur prototipe yang telah dibangun ini nantinya akan menjadi acuan BGN untuk pengembangan dapur MBG di seluruh Indonesia,” kata Dody saat konferensi pers di Auditorium PU, Jakarta Selatan, Senin (26/5/2025) lalu.
Kementerian PU bersinergi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) serta tiga BUMN karya untuk membangun dapur MBG di tiga wilayah dengan total anggaran mencapai Rp 13,5 triliun.
Baca Juga
BGN Nonaktifkan 56 SPPG Terkait Kasus Keracunan MBG Berulang
“Seluruh pembangunan infrastruktur dapur SPPG akan dibiayai dengan skema Corporate Social Responsibility (CSR) oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), PT Hutama Karya (Persero), dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP). Di mana untuk pembangunan satu unit dapur SPPG dibutuhkan kurang lebih Rp 4,5 miliar yang terdiri dari bangunan dapur, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, dan instalasi pengolah air limbah (IPAL), peralatan dapur dan kendaraan untuk distribusi,” kata Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, Triono Junoasmono beberapa waktu lalu.