Tak Mau Terjebak Drama 'Shutdown' AS, Anindya Bakrie Ajak Pengusaha Fokus Kapasitas Ekspor

JAKARTA, investortrust.id - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, merespons perihal kebijakan shutdown government yang terjadi di Amerika Serikat (AS). Alih-alih ikut terjebak dalam drama shutdown government, Anindya mengajak pengusaha lokal untuk terus memperkuat kapasitas ekspor, khususnya ke pasar AS.

Ketua Umum Kadin itu meyakini, shutdown goverment yang terjadi di AS belum memiliki dampak berarti terhadap keberlangsungan iklim usaha di Indonesia. Sebaliknya, ia menyebut kebijakan itu lebih dirasakan dampaknya di internal AS.

Ia pun menyebut kejadian serupa juga pernah terjadi di era pemerintahan sebelumnya.

"Itu bukan yang pertama kali. Ternyata dari waktu ke waktu di setiap presiden ada saja, memang cara mereka bekerja rupanya begitu," katanya saat ditemui saat sela-sela agenda Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Sabtu (11/10/2025).

CEO PT Bakrie & Brothers Tbk itu mengimbau agar para pengusaha lokal tetap memusatkan perhatian pada kesiapan kapasitas produksi. Terlebih kepada para pengusaha yang bergerak memproduksi alas kaki, tekstil, garmen, serta elektronik.

Selain menyasar AS, komoditas tersebut diyakini memiliki prospek yang cerah ke pasar Uni Eropa dan Kanada.

Baca Juga

Kadin Beberkan Jurus Pengusaha untuk Dukung Transisi Net Zero Emission

"Jadi fokusnya kita bagaimana menjaga kapasitasnya itu," sebut Anindya.

Diberitakan pemerintah AS menutup sebagian besar operasinya pada Rabu (01/10/2025) setelah perpecahan politik yang dalam membuat Kongres dan Gedung Putih gagal mencapai kesepakatan pendanaan. Hal ini memicu kebuntuan yang berpotensi panjang dan melelahkan serta bisa mengakibatkan hilangnya ribuan pekerjaan federal.

Belum ada jalan keluar yang jelas dari kebuntuan ini, sementara berbagai lembaga memperingatkan bahwa penutupan pemerintah ke-15 sejak 1981 itu akan menghentikan rilis laporan ketenagakerjaan September yang ditunggu pasar, memperlambat perjalanan udara, menangguhkan penelitian ilmiah, menahan gaji pasukan AS, dan memicu cuti paksa terhadap 750.000 pegawai federal dengan biaya harian sebesar US$ 400 juta.

Dalam Sejarah AS, penutupan pemerintah federal terpanjang berlangsung selama 35 hari, dari 22 Desember 2018 hingga 25 Januari 2019 yang terjadi pada masa pemerintahan pertama Presiden Donald Trump dan dipicu oleh kebuntuan politik terkait pendanaan tembok perbatasan AS-Meksiko.