Penyaluran Beras SPHP Baru 29,24%, Bapanas Soroti Masalah Persaingan Harga
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrusrt.id - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkapkan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) baru mencapai 438.536 ton atau setara 29,24% dari target yang ditetapkan oleh pemerintah, yakni sebesar 1,5 juta ton penyalurannya.
Data tersebut dipaparkan Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Bapanas Nita Yulianis sampai pada 4 Oktober 2025 pada agenda rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Kami sampaikan juga realisasi penyaluran SPHP Beras Tahun 2025 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2025 dengan total penyaluran sebesar 438.500 ton atau setara 29,24% dari total target," kata Nita dalam tayangan YouTube Kemendagri, Senin (6/10/2025).
Nita membeberkan salah satu faktor yang menjadi penyebab rendahnya serapan beras SPHP, antara lain adalah karena penyesuaian harga dan dinamika pasokan di pasar. Ia menyebutkan, terdapat persaingan harga yang terjadi pada mitra-mitra penyaluran atau penjualan beras SPHP.
Data tersebut dipaparkan Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Bapanas Nita Yulianis sampai pada 4 Oktober 2025 pada agenda rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Kami sampaikan juga realisasi penyaluran SPHP Beras Tahun 2025 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2025 dengan total penyaluran sebesar 438.500 ton atau setara 29,24% dari total target," kata Nita dalam tayangan YouTube Kemendagri, Senin (6/10/2025).
Nita membeberkan salah satu faktor yang menjadi penyebab rendahnya serapan beras SPHP, antara lain adalah karena penyesuaian harga dan dinamika pasokan di pasar. Ia menyebutkan, terdapat persaingan harga yang terjadi pada mitra-mitra penyaluran atau penjualan beras SPHP.
Kondisi ini terjadi ketika masyarakat tidak lagi membeli beras SPHP yang dijual di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Rumah Pangan KIta (RPK) karena beras yang dijual TNI-Polri pada Gerakan Pangan Murah (GPM) harganya lebih murah atau setara dengan pembelian di gudang.
"Mitra penyaluran kios pangan, KDKMP, dan RPK melaporkan menurunnya minat warga dalam membeli beras SPHP akibat GPM yang dilakukan oleh TNI/Polri,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, Bapanas memerintahkan kepada Perum Bulog melakukan koordinasi dengan sejumlah mitra terkait penyaluran dan penjualan beras murah atau Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), seperti salah satunya kerja sama dengan TNI-Polri yang juga menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM).
"Badan Pangan Nasional tentunya bersama stakeholder terkait lainnya selalu berupaya menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan nasional melalui Gerakan Pangan Murah atau GPM," imbuh Nita.