Energi Baru Terbarukan 76% di RUPTL Terbaru, tapi PLN Justru Dikesampingkan?
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Serikat Pekerja (SP) PT PLN (Persero) mendatangi Kantor Sekretariat Negara di Jakarta, Rabu (3/9/2025) untuk menyampaikan aspirasi terkait Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 lewat pembangunan pembangkit senilai Rp 2.967 triliun lebih prioritaskan swasta dan mengesampingkan badan usaha milik negara (BUMN).
Mereka meminta Presiden Prabowo Subianto untuk meninjau dan mengkaji ulang RUPTL yang dinilai kurang berpihak pada kepentingan PLN sebagai BUMN, tetapi lebih mendukung swasta.
Langkah ini diambil setelah DPP SP PLN mengkaji Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 188.K/TL.03/MEM.L/2025 yang mengesahkan RUPTL PLN 2025-2034.
Baca Juga
Listrik Hijau PLN Tembus 13,68 TWh, Ini Kunci Sukses REC yang Diserbu Industri
Ketua Umum DPP SP PLN M Abrar Ali mengatakan, keberatan sudah disampaikan kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan DPR pada 21 Agustus 2025. Menurutnya, RUPTL saat ini menunjukkan pemerintah lebih memprioritaskan investor swasta dan asing dibandingkan mempercayakan pengelolaan kepada PLN.
Abrar menyoroti rencana penambahan kapasitas pembangkit listrik hingga 69,5 gigawatt (GW) pada 2034 untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8%. Dari total kapasitas tambahan tersebut, 76% akan bersumber dari energi baru terbarukan (EBT), sementara sisanya 24% berasal dari energi fosil. Pemerintah memperkirakan kebutuhan investasi mencapai Rp 2.967,4 triliun. Dari jumlah itu, porsi terbesar Rp 2.133,7 triliun akan dialokasikan untuk pembangunan pembangkit.
Namun, menurut kajian SP PLN, 73% investasi pembangkit dikuasai oleh independent power producer (IPP) atau swasta, dengan nilai Rp 1.566,1 triliun. Sedangkan investasi pembangkit oleh PLN hanya Rp 567,6 triliun atau sekitar 20% dari total. Abrar menilai komposisi ini tidak mencerminkan keberpihakan negara kepada BUMN.
“Padahal pemerintah baru saja meluncurkan BPI Danantara Indonesia untuk membiayai proyek strategis nasional,” tegas Abrar, Rabu.
Baca Juga
Ia juga mengingatkan komitmen Presiden Prabowo dalam pertemuan dengan MPR pada April 2025 yang mendorong BUMN berperan lebih besar dalam pembangunan nasional. SP PLN menegaskan aspirasi ini mewakili 30.000 anggota serikat pekerja. “Kami percaya Bapak Presiden mendengarkan suara kami. Harapan kami RUPTL ini ditangguhkan demi PLN yang lebih kuat dan berdaulat,” ujarnya.
DPP SP PLN menilai RUPTL 2025-2034 mengabaikan dampak jangka panjang terhadap PLN. “Hari ini saya didampingi jajaran DPP SP PLN menyampaikan surat resmi kepada Presiden sebagai bentuk kepedulian kami terhadap PLN,” ujar kuasa hukum DPP SP PLN Redyanto Sidi di Jakarta, Rabu.