Sektor Logam, Transportasi, dan Pertambangan Dominasi Serapan Investasi
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id – Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyampaikan capaian positif realisasi investasi pada Triwulan II 2025 yang menunjukkan peningkatan minat investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini disampaikan Rosan dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, Selasa (29/7/2025).
Dalam kesempatan tersebut Rosan memaparkan lima subsektor utama penyerap investasi terbesar pada periode Triwulan II-2025, yang mencerminkan arah pembangunan ekonomi nasional yang terus memperkuat sektor hilirisasi, infrastruktur, dan kawasan industri.
Dari sisi PMA, subsektor Industri Logam Dasar, Barang Logam, bukan mesin dan peralatannya mencatat nilai investasi tertinggi, yakni US$ 3,6 miliar atau 28,8% dari total PMA. Menurut Rosan, ini menunjukkan keberlanjutan minat investor terhadap hilirisasi tambang dan pengolahan mineral di Indonesia.
“Tren investasi ke industri logam menunjukkan bahwa strategi hilirisasi kita on track. Investor melihat potensi jangka panjang dari pengolahan sumber daya alam di dalam negeri,” ujarnya.
Baca Juga
Serap 1,2 Juta Tenaga Kerja, Investasi Semester I Naik Tembus Rp 942,9 Triliun
Di posisi kedua subsektor PMA adalah Pertambangan dengan US$ 1,3 miliar (10,0%), diikuti Jasa Lainnya (US$ 1,1 miliar), Industri Kimia dan Farmasi (US$ 0,7 miliar), serta Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran (US$ 0,6 miliar).
Sementara itu, pada realisasi PMDN, subsektor Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi menjadi penyumbang tertinggi dengan nilai Rp 35,3 triliun atau 12,8% dari total PMDN.
Berikutnya, Pertambangan menyerap Rp 33,5 triliun (12,2%), disusul subsektor Perdagangan dan Reparasi (Rp 32,2 triliun), Perumahan dan Kawasan Industri (Rp 27,6 triliun), serta Jasa Lainnya (Rp 27,0 triliun).
Menurut Rosan capaian ini merupakan bukti bahwa Indonesia tetap menjadi destinasi investasi yang kompetitif di tengah dinamika ekonomi global. Pihaknya juga terus mendorong terciptanya iklim investasi yang sehat dan transparan, termasuk melalui reformasi birokrasi dan kepastian hukum. “Kita ingin memastikan bahwa investasi yang masuk tidak hanya besar secara angka, tapi juga berkualitas dan berdampak luas bagi masyarakat,” kata Rosan.