Misi 3 Juta Rumah Setahun Butuh Rp 300 T, Ini Strategi Pemerintah Bangun dari Desa hingga Pesisir
JAKARTA, investortrust.id – Pemerintah membutuhkan anggaran sekitar Rp 300 triliun setiap tahun untuk merealisasikan program 3 juta rumah. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah di sela-sela ajang International Conference on Infrastructure (ICI) 2025.
Menurutnya, target pembangunan tersebut terdiri dari tiga skema utama, yakni renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) di pedesaan, pembangunan hunian vertikal di perkotaan, hingga revitalisasi hunian di kawasan pesisir.
Untuk program renovasi RTLH di desa, pemerintah mengadopsi skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dengan alokasi dana sebesar Rp 21,8 juta per unit. Dengan target 2 juta unit rumah, kebutuhan anggarannya mencapai Rp 43,6 triliun.
Baca Juga
AHY Bakal Promosikan Proyek Tanggul Laut hingga 3 Juta Rumah di Ajang Internasional
“Kita pakai sistem pola lama BSPS, itu 1 juta (renovasi RTLH) sekitar Rp 21,8 triliun. Maka, kalau 2 juta (renovasi RTLH) sesuai rencana awal kita dan janji Presiden Prabowo Subianto, itu di pedesaan sekitar Rp 43,6 triliun,” papar Fahri kepada wartawan di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).
Sementara itu, pembangunan 1 juta unit hunian vertikal per tahun difokuskan untuk mengantisipasi tren urbanisasi yang diperkirakan mencapai 70% dalam 10 tahun ke depan. Pemerintah tengah menyiapkan lokasi-lokasi strategis untuk pembangunan vertikal tersebut guna menarik para investor yang diperkirakan membutuhkan kucuran modal sekitar Rp 240 triliun.
Baca Juga
“Kalau kita tidak melakukan penataan kawasan ke arah vertikal, sementara trennya mengatakan 10 tahun ke depan urbanisasi 70%. Mau tinggal di mana orang kalau tidak tinggal di rumah vertikal?” ujar Fahri.
Untuk kawasan pesisir, pemerintah menargetkan renovasi sekitar 1.300 rumah per tahun dari total sekitar 13.000 kawasan pesisir di Indonesia. Program ini akan dilaksanakan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Fahri menambahkan, subsidi perumahan sebaiknya diarahkan ke pembangunan hunian vertikal, termasuk melalui penyediaan lahan secara gratis bagi masyarakat. Menurutnya, pola hidup vertikal perlu diperkenalkan sebagai budaya baru seiring kebutuhan lahan untuk ketahanan pangan dan energi nasional.
Dengan mempertimbangkan seluruh komponen tersebut, Fahri menegaskan bahwa dibutuhkan anggaran sekitar Rp 300 triliun setiap tahun untuk menjalankan program perumahan nasional secara menyeluruh.
“Karena hal itu (budaya hunian vertikal) adalah keharusan, karena Presiden menginginkan kita memiliki ketahanan pangan dan energi di masa depan, dan itu membutuhkan lahan. Tidak tercapai ketahanan pangan dan energi kalau tidak ada lahan. Jadi kesimpulannya, setiap tahun kita membutuhkan sekitar Rp 300 triliun,” pungkas dia.