Pemda Bengkulu Ingin Bangun Sarana Transportasi Logistik ke Pelabuhan Baai, Begini Rencana Kemenhub
JAKARTA, investortrust.id — Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub), Komjen Pol (Purn) Suntana menyampaikan, Pemerintah Daerah (Pemda) Bengkulu menyatakan keinginannya untuk berkontribusi dalam pembangunan sarana transportasi untuk mengangkut hasil bumi, seperti kelapa sawit dan batu bara ke Pelabuhan Baai, Bengkulu.
Hal tersebut disampaikan Suntana dalam acara International Conference on Infrastructure (ICI) di Jakarta International Convention Center (JICC), Rabu (11/6/2025).
"Kemarin ada keluhan dari perwakilan daerah. Gubernur Bengkulu diwakili Sekda datang ke tempat kami, beliau ingin bisa berkontribusi bagaimana membangun jalan atau sarana transportasi untuk mengangkut kelapa sawit atau batu bara, hasil bumi, menuju Pelabuhan Baai Bengkulu," ungkap dia.
Menurut Suntana, rute dari wilayah penghasil ke Pelabuhan Baai hanya berjarak 130 kilometer (km) atau sekitar tiga jam perjalanan. Ia membandingkan dengan jalur pengangkutan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) menuju Lampung yang memakan waktu delapan jam dan memberikan keuntungan hampir Rp 1 triliun kepada pihak KAI.
"Kalau dari PT Bukit Asam menuju Lampung itu membutuhkan 8 jam, dan sekarang menjadi keuntungan teman-teman KAI, hampir Rp 1 triliun mereka dapat keuntungan dari situ. Padahal dari wilayah tersebut menuju Pelabuhan Baai itu hanya 130 kilometer, hanya 3 jam," ujar dia.
Suntana juga menyatakan, pemerintah daerah diperbolehkan untuk ikut terlibat dalam pembangunan sarana transportasi melalui penyediaan lahan. Biaya pembangunan yang ditanggung akan dihitung sebagai penyertaan saham.
Ia juga menyebut bahwa Pelabuhan Baai memiliki posisi strategis sebagai jalur ekspor menuju Pakistan dan India. "Pelabuhan Baai Bengkulu itu sangat strategis untuk mengangkut hasil alam kita menuju Pakistan dan India, karena dia langsung terhubung dengan Samudra Hindia," tutur Suntana.
Baca Juga
BBM di Bengkulu Sempat Alami Kelangkaan, BPH Migas Bertindak Ini
Lebih lanjut, Suntana menjelaskan, pembangunan infrastruktur transportasi memerlukan biaya yang sangat besar. Sebagai contoh, pembangunan 1 km rel kereta api memerlukan biaya sekitar Rp 4 miliar, belum termasuk pembebasan lahan.
Artinya, bila Pemda Bengkulu ingin membangun sarana angkutan logistik berbasis rel maka anggaran yang harus disiapkan senilai Rp 520 miliar untuk total 130 km menuju Pelabuhan Baai. Untuk mengatasi keterbatasan fiskal tersebut, kata Suntana, pemerintah akan mengandalkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
"Sebagai contoh, kalau kita membangun 1 km rel kereta api itu kurang lebih Rp 4 miliar cost-nya di luar lahan tanah. Jadi kalau kita membangun 1.000 km bisa dibayangkan berapa puluh triliun. Sementara sektor pembangunan di tempat yang lain juga harus menjadi perhatian," terang Suntana.
Wamenhub turut memamerkan beberapa proyek yang menggunakan skema KPBU tersebut, seperti Pelabuhan Patimban di Subang, Kereta Cepat Jakarta - Bandung (Whoosh), serta Bandara Dhoho di Kediri yang merupakan proyek unsolicited dari PT Gudang Garam Tbk (GGRM).
"Beberapa contoh yang perlu saya sampaikan adalah pembangunan Pelabuhan Patimban di Subang yang bekerja sama dengan swasta. Whoosh juga dengan swasta luar negeri, namun ada keterlibatan kita, ada Jasa Marga karena lahannya dipakai dan lain-lain, ada KAI juga. Begitu juga Bandara (Dhoho) Kediri itu murni 100% dari swasta," pungkas Suntana.