Jamin Kepercayaan ke Investor, Menkeu Percepat Deregulasi
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan mempercepat deregulasi dan menghilangkan hambatan perdagangan. Langkah ini dilakukan agar meningkatkan investasi dalam negeri .
“Ini sekaligus melakukan upaya diplomasi dan negosiasi untuk menjaga kepentingan ekonomi Indonesia dan kepentingan bersama dunia,” kata Sri Mulyani dalam keterangan resminya saat pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (AFMGM) di Malaysia, Jumat (11/4/2025).
Sri Mulyani menjelaskan bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) akan merespons kebijakan tarif resiprokal dari AS secara bijak. Menurutnya, retaliasi bukan solusi, melainkan kerja sama dan negosiasi, khususnya menghadapi isu hambatan tarif dan non-tarif.
“Saya bekerja erat dengan Gubernur BI dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan,” ucap dia.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyatakan langkah kerja sama ini untuk menjaga menjaga kepercayaan terhadap investor di pasar modal.
“Ini adalah isu yang kompleks dan perlu ditangani secara simultan apakah itu dalam entuk nilai tukar, imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) dan tentu saja kepercayaan pasar terhadap pasar modal,” kata dia.
Pertemuan AFMGM ke-12 tersebut mendorong penguatan kerja sama ASEAN melalui dialog, diplomasi, dan niat baik yang berkelanjutan. Ini menjadi keputusan penting di tengah dinamika perekonomian global akibat kebijakan tarif AS.
Ketidakpastian yang timbul dari pengenaan tarif dan potensi pembalasan dan minimbulkan risiko peningkatan volatilitas baik arus modal maupun nilai tukar bagi negara-negara ASEAN. Tetapi, sebagai respons, ASEAN menegaskan komitmen untuk mendorong perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, dan berbasis aturan.
ASEAN juga menyatakan kesiapan kerja sama secara konstruktif dengan semua mitra, termasuk AS. Langkah ini diharapkan menemukan solusi yang seimbang, berwawasan ke depan, dan mendukung ekonomi global.
Baca Juga
Fundamental Ekonomi Kuat, Jangan Menambah Keresahan yang Tidak Perlu
Sebelumnya diberitakan, Sri Mulyani mengatakan akan memanfaatkan waktu jeda 90 hari yang dibuat Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengenai pelaksanaan tarif impor. Pemerintah Indonesia akan memanfaatkan jeda waktu ini untuk menghindari risiko negatif dari tarif impor terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Perkiraan situasi ini, sebelum jeda, bisa mengurangi pertumbuhan (ekonomi) potensial kami antara 0,3% hingga 0,5% dari PDB,” kata Sri Mulyani, dikutip dari Reuters, Kamis (10/4/2025).
Sri Mulyani menjelaskan waktu 90 hari ini akan digunakan untuk menghasilkan kerangka kerja sama yang saling menghormati negara-negara lain. Selain itu, langkah ini akan digunakan untuk mempererat kerja sama dengan negara-negara tetangga untuk meningkatkan ketahanan di kawasan Asia Tenggara.
“Kita harus terus bersikap sangat hati-hati. Pengeluaran harus dibuat lebih efisien, tepat sasaran, dan efektif dalam mendukung pertumbuhan di sisi moneter,” ujar dia.