Kadin Indonesia Berharap Rencana EBT Tak Usik Ketersediaan Ketahanan Pangan
JAKARTA, investortrust.id - Ketua Komisi Tetap Ketahanan Pangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hermanto Siregar berharap pemerintah dalam memaksimalkan energi baru terbarukan (EBT) tidak akan memangkas ketersediaan komoditas pangan.
“EBT yang berbahan baku pertanian tidak boleh atau jangan sampai bersifat trade-off terhadap ketahanan pangan,” kata Hermanto saat diskusi Global and Domestic Economic Outlook 2025 yang digelar Kadin Indonesia, di Menara Kadin, Jakarta, Senin (30/12/2024).
Hermanto menjelaskan pemanfaatan tanaman pertanian untuk EBT memunculkan kekhawatiran. Sebab, meski EBT dapat diwujudkan, namun terdapat dampak lain yang muncul yaitu berkurangnya komoditas pangan.
“Harus ada threshold pengembangan (EBT dari pertanian, red),” ucap dia.
Baca Juga
Tingkatkan Bauran EBT, Penguatan Kemitraan Strategis Pemerintah, PLN, dan IPP Dibutuhkan
Beberapa hasil perkebunan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber EBT salah satunya minyak sawit. Pengembangan sawit menjadi biodiesel telah menjadi salah satu program unggulan untuk mengurangi ketergantungan publik pada bahan bakar minyak (BBM) berbasis fosil.
Di sisi lain, lanjut Hermanto, pengembangan komoditas pertanian dan perkebunan yang dilakukan pemerintah idealnya bersifat spesifik dan berbasis kewilayahan, dengan penetapan lewat kebijakan yang `yang dibuat sesederhana mungkin. Berbagai komoditas bisa dikembangkan dalam ekosistem tadi, semisal gabah/padi, jagung, singkong, cabai, bawang, ayam, sapi, kelapa sawit, dan lain-lain perlu memanfaatkan inclusive closed loop. Istilah yang terakhir ia sebut merupakan pendekatan berkelanjutan yang mencakup semua pihak dan memastikan siklus tersebut terlaksana secara tertutup (closed loop) dalam penggunaan sumber daya. Artinya sistem ini menekankan penggunaan kembali dan daur ulang sumber daya dalam proses produksi pertanian untuk meminimalkan limbah.
Pengembangan komoditas ini juga dapat dilaksanakan dengan dukungan pemanfaatan energi mikro hidro di berbagai wilayah. “Penerapan teknologi meminimalkan emisi gas rumah kaca dan polusi,” ujar dia.
Dia mengatakan pemerintah juga dapat mengambil kebijakan untuk memberikan subsidi bagi pengembangan EBT. “Diperlukan subsidi untuk pengembangan EBT,” kata dia.