Ketum Kadin Anindya Bakrie: Indonesia Harus Antisipasi Kebijakan Donald Trump
JAKARTA, investortrust.id - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie mengatakan, pemerintah Indonesia perlu mengantisipasi kebijakan proteksionisme yang kemungkinan bakal diterapkan Presiden AS, Donald Trump, di antaranya dalam bentuk tarif impor yang tinggi.
“Karena memang itu kayaknya tidak bisa dicegah,” kata Anindya, usai menghadiri Indonesia-Europe Investment Summit 2024, di kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Senin (9/12/2024).
Selama menjabat sebagai presiden AS pada periode pertamanya (2017-2021), Donald Trump kerap menerapkan kebijakan proteksionisme dan unilateralisme, di antaranya dengan menerapkan tarif bea masuk (BM) tinggi dan pembatasan sepihak terhadap produk-produk impor untuk memproteksi pasar dan industri dalam negeri AS.
Baca Juga
Ketum Kadin Anindya Bakrie Ungkap Investor Jepang Mulai Fokus di Sektor Transisi Energi
Itu sebabnya, masyarakat internasional memperkirakan Trump pada periode keduanya sebagai Presiden AS (2025-2029) akan kembali bersikap protektif, sehingga produk-produk dari negara lain tidak bisa sembarangan masuk ke Negeri Paman Sam.
Anindya Bakrie mengapresiasi keputusan pemerintah yang ingin memperkuat kerja sama perdagangan dan investasi dengan negara-negara mitra, terutama Kanada, Uni Emirat Arab (UEA), Jepang, dan Australia. Selama 2,5 pekan terakhir, pemerintah terus mengoptimalkan kerja sama Global South.
“Kemitraan dengan negara-negara Amerika Latin dan Timur Tengah juga penting. Tapi dengan Eropa ini strategis, meski tidak gampang,” ujar dia.
Membuka perdagangan bebas dengan Eropa, kata Anindya, perlu perhatian khusus karena Eropa merupakan pasar yang besar, dengan nilai perdagangan US$ 17 triliun.
Ketum Kadin Anindya sebelumnya mengungkapkan, sikap protektifDonald Trump bisa mendatangkan kerugian dan keuntungan bagi negara-negara lain.
“Jadi, ada dua sisi, bisa mendatangkan kerugian, bisa pula mendatangkan keuntungan bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia,” tutur dia.
Salah satu kerugian yang bisa dialami Indonesia, menurut Anindya, adalah sulitnya produk ekspor RI masuk ke AS. Demi melindungi pasar dan industri dalam negerinya, pemerintah AS bisa memberlakukan tarif BM yang tinggi atau menerapkan hambatan nontarif (nontariff barrier), misalnya dengan alasan standardisasi produk, lingkungan, hak atas kekayaan intelektual (HAKI), dan lain-lain.
Adapun keuntungan yang bisa dinikmati Indonesia, kata Anindya Bakrie, adalah terealisasinya berbagai perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement/FTA) secara bilateral yang prosesnya sempat tersendat.
Baca Juga
Ketum Kadin Indonesia Anindya Bakrie Apresiasi 7 Hal Ini dari Pemerintahan Prabowo
Anindya mencontohkan, perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Kanada atau Indonesia–Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA–CEPA) ditandatangani lebih cepat. Pemerintah Indonesia dan Kanada menandatangani ICA–CEPA pada Senin (2/12/2024).
“Ada manfaatnya juga nih ketika Amerika bilang proteksionisme. ICA-CEPA itu dua tahun jadi. Terbukalah kerja sama bilateral yang selama ini tersendat,” ujar Anindya.
Anindya memperkirakan AS ke depan akan memberikan ruang yang luas bagi sektor swasta domestiknya untuk menikmati pertumbuhan ekonomi. Salah satu indikasinya, pemerintahan Donald Trump bakal memotong pajak perusahaan.
“Kami perkirakan ekonomi AS ke depan akan semakin kuat. Pasar modalnya akan makin aktif dan nilai tukar dolar AS bisa makin kuat,” ucap dia.
Di sisi lain, kata Anindya Bakrie, Indonesia juga memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekspor ke negara-negara anggota BRICS, salah satunya Brasil, yang saat ini masih mengalami pelemahan nilai tukar terhadap dolar AS.
Anindya menambahkan, Indonesia diperhitungkan sebagai negara yang memiliki fundamental ekonomi kuat dengan populasi besar.
Baca Juga
China Alihkan Ekspor
Sementara itu, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Denis Chaibi mengungkapkan, jika pemerintah AS memberlakukan tarif impor tinggi, negara-negara eksportir seperti China bakal mengalihkan pasar ekspornya ke negara-negara lain, termasuk Eropa dan Indonesia.
“Kita mungkin akan merasakan dampak dari tekanan AS terhadap China, karena China kemungkinan akan mencoba menjual lebih banyak produknya ke Eropa dan Indonesia,” tutur Denis.
Untuk itu, Denis berharap Indonesia dapat segera mengimplementasikan IEU-CEPA. Melalui perjanjian ini,Indonesia bisa masuk dalam rantai pasok global yang lebih luas melalui Kanada.
“Berarti produk masuk, mendapatkan nilai lebih, dan keluar. Jadi, bukan hanya menjual produk akhir,” ucap dia.
Denis mengatakan, kepastian hukum juga harus menjadi perhatian guna mendukung konten lokal yang ingin diperdagangkan. “Kepastian hukum itu akan mendatangkan lebih banyak investasi ke Indonesia,” tegas dia.