Kadin Indonesia Sodorkan Rekomendasi dan Inisiatif Strategis ke Pemerintah

JAKARTA, investortrust.id – Kadin Indonesia mengapresiasi berbagai strategi dan kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo. Selain itu, Kadin menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah dan membuat inisiatif terobosan strategis.

Hal itu bertujuan agar tercipta sinergi yang optimal antara pemerintah dan dunia usaha, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan mewujudkan visi Indonesia sebagai negara maju dan berdaya saing tinggi di kancah global, yang pada akhirnya dapat menekan kemiskinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Demikian pidato Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie pada penutupan Rapimnas Kadin Indonesia di Jakarta, Minggu malam (1/12/2024).

Anindya mengapresiasi pemerintah periode 2024-2029 yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Beberapa hal utama antara lain:

Pertama, transisi pemerintahan yang sangat baik dari Presiden Joko Widodo, menjadikan Indonesia sebagai contoh terbaik transisi kekuasaan presidensial di dunia.

Kedua, pemilihan anggota Kabinet Merah Putih berdasarkan kompetensi, serta pembangunan kerja sama antaranggota kabinet di Magelang sebagai budaya baru kolaborasi erat antarkementerian dan lembaga negara (K/L).

Ketiga, keberpihakan nyata pada industrialisasi mobil di Indonesia dengan menggunakan mobil buatan PT Pindad sebagai mobil dinas Presiden dan Wakil Presiden, serta nantinya menjadi mobil dinas Kabinet Merah Putih.

Keempat, pemecahan kementerian menjadi lebih terfokus, seperti memisahkan pekerjaan umum dan perumahan menjadi dua kementerian yang terpisah agar negara tidak harus memilih antara prioritas pembangunan infrastruktur dan perumahan, karena keduanya adalah prioritas.

Kelima, penerbitan PP tentang penghapusan piutang macet UMKM untuk mempercepat pemulihan 6 juta UMKM yang terdampak pandemi Covid-19. Sebab 97% lapangan pekerjaan di Indonesia disediakan oleh UMKM.

Keenam, pengumuman utusan khusus Presiden RI di COP 29 untuk membangun 70.000 km jalur transmisi listrik pintar, dan membangun 42 gigawatt pembangkit tenaga angin dan surya; diperkuat pengumuman Presiden di G20 untuk melakukan coal phase out sebelum tahun 2040 - investasi yang akan berdampak sangat besar pada pertumbuhan ekonomi. Juga berbagai inisiatif serta gagasan lainnya yang berdampak pada peningkatan volume serta kualitas perdagangan dan industri Indonesia.

Rekomendasi Kadin ke Pemerintah

Pada kesempatan ini, Anindya Bakrie juga menyikapi hasil analisis Kadin atas perkembangan dan outlook perdagangan dan industri Indonesia, serta pemahaman Kadin akan fokus kerja dan rencana kerja pemerintah, Kadin telah merumuskan dan merekomendasikan agenda kolaborasi pemerintah dan Kadin sebagai berikut:

Pertama, untuk menekan kemiskinan, Kadin akan melaksanakan kebijakan pemberian subsidi dan bantuan sosial secara tepat berbasis data termutakhir yang akurat untuk membantu setiap warga negara Indonesia yang ekonominya harus dibantu, termasuk mereka yang rentan, miskin, miskin musiman, dan kelas menengah.

“Kadin dan anggota Kadin, terutama yang bergerak di bidang pengolahan data, komunikasi, dan business intelligence, dapat membantu penyediaan platform data digital dan melakukan data sharing untuk memperkaya basis data pemerintah dalam menentukan target penerima bantuan pemerintah,” ujar Anindya.

Kedua, untuk mendorong pertumbuhan, Kadin akan mempercepat penyelesaian dan memutakhirkan perjanjian dagang bilateral dengan negara mitra dagang utama Indonesia, terutama dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa.

“Penyelesaian perjanjian dagang akan memperkuat posisi Indonesia sebagai alternatif manufacturing hub di Asia selain Tiongkok. Kadin dan anggota Kadin dapat membantu merumuskan deal dagang terbaik dan memberikan pemahaman secara bottom-up ke stakeholder utama di negara mitra dagang atas posisi pemerintah Indonesia,” lanjut Anindya.

Selain itu, Kadin akan mengembalikan mandat pertumbuhan ekonomi di Bank Indonesia yang dihapus pada tahun 1998 agar penetapan suku bunga dan kebijakan moneter lainnya oleh BI tidak lagi hanya mengandalkan data inflasi, namun seperti bank sentral AS The Fed, juga mempertimbangkan angka pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja.

“Dengan demikian, Kadin dan anggota Kadin dapat memanfaatkan ketersediaan kredit dengan suku bunga kompetitif demi menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan volume usaha untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam dan luar negeri,” tegasnya.

Rekomendasi terkait untuk mendorong pertumbuhan adalah, Kadin akan mengeluarkan kebijakan yang memungkinkan UMKM berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang selama ini didominasi oleh anak, cucu, bahkan cicit BUMN karena adanya kebijakan penunjukan langsung antar-BUMN.

“Kadin dan anggota Kadin akan menghadirkan efisiensi dan menciptakan pengusaha UMKM baru di setiap daerah dari bisnis yang terkait BUMN. Kadin dan anggota Kadin juga akan berperan serta dalam upskilling pengusaha sehingga bisa naik kelas menjadi skala yang lebih besar,” tutur Anindya.

Ketiga, untuk mewujudkan swasembada pangan, energi, dan air, Kadin akan memastikan adanya offtake guarantee atau jaminan pembelian serta harga minimum untuk produksi pangan yang diproduksi oleh petani, peternak, nelayan, dan pembudidaya, termasuk untuk peternak susu. 

Dalam hal ini, kata Anindya, Kadin dan anggota Kadin dapat mengupayakan masuknya investasi di komoditas yang belum tercapai swasembada, seperti gula, singkong sebagai pengganti gandum, dan susu, dengan tetap melibatkan petani, peternak, nelayan, dan pembudidaya kecil.

Keempat, demikian Anindya, untuk menjalankan makan bergizi gratis (MBG), Kadin akan berpartisipasi aktif untuk segera menetapkan dan mengumumkan skema kemitraan komprehensif antara Badan Gizi Nasional dengan BUMNdes, koperasi, dan UMKM untuk memastikan suksesnya pelaksanaan MBG mulai 2 Januari 2025.

Kadin dan anggota Kadin dapat memastikan segera terbangun dan beroperasinya minimal 5.000 dapur MBG di 2025, dan terbangun serta beroperasinya puluhan ribu dapur di tahun-tahun mendatang agar dapat menjangkau seluruh 82 juta calon penerima MBG.

Kelima, untuk mewujudkan 3 juta rumah per tahun,  Kadin akan turut mengawal program 100% PPN ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah di bawah Rp 2 miliar; dan 50% PPN ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah di antara Rp 2-5 miliar; serta penghapusan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) 5%, untuk meningkatkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atas tanah, rumah tapak, dan rumah susun.

“Kadin dan anggota Kadin, terutama para kontraktor bangunan di daerah, akan membantu membangun rumah susun dan rumah tapak sesuai dengan spesifikasi keamanan, kualitas, dan keterjangkauan yang diberikan kementerian perumahan dan kawasan pemukiman,” ucap Anindya.

Indonesia Emas 2045

Sementara itu, untuk membuka jalan Indonesia Emas 2045, Anindya menekankan bahwa Kadin harus dapat, pertama, memastikan tersedianya talenta unggul yang dibutuhkan untuk mengawaki lapangan pekerjaan yang perlu tercipta sebagai bagian dari investasi baru pemerintah dan swasta.

Kadin dan anggota Kadin terutama yang bergerak di bidang pendidikan dapat melakukan upgrading dan menciptakan sekolah-sekolah baru untuk menjawab kurangnya sekolah-sekolah berkualitas bertaraf internasional yang terjangkau untuk semua kalangan ekonomi dan sesuai dengan kebutuhan talenta industri di indonesia, terutama di bidang stem.

Kedua, memastikan dan mempermudah ketersediaan serta keterjangkauan dana dari dalam dan luar negeri yang dibutuhkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi rata-rata 6-7% selama 20 tahun. Kadin dan anggota Kadin dapat membantu pemerintah mendatangkan investasi langsung dari luar negeri, mengingat keterbatasan pendanaan dalam negeri untuk mencapai target pertumbuhan UU RPJPN, dan target pertumbuhan 8% Presiden Prabowo.

Ketiga, memastikan adanya project management office (PMO) yang kuat untuk mengawal dan melakukan debottlenecking investasi, termasuk mengawal deregulasi dan penyampaian informasi strategis ke investor yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan untuk pengentasan kemiskinan.

“Kadin dan anggota Kadin dapat membantu PMO pemerintah dengan mendirikan joint PMO pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. joint PMO ini menjadi sangat relevan karena pelaksanaan dari sebagian besar pekerjaan menumbuhkan ekonomi dan pengentasan kemiskinan adalah dilakukan tanpa APBN oleh anggota Kadin,” katanya.

Dalam hal ini, Kadin juga dapat melakukan pemetaan who is doing what dalam bidang-bidang yang merupakan fokus kerja pemerintah, agar kolaborasi pemerintah dan dunia usaha dapat berlangsung secara optimal.

Program Terobosan Struktural

Sedangkan untuk melaksanakan agenda kolaborasi pemerintah dan Kadin, Anindya menegaskan bahwa kepengurusan Kadin 2024-2029 telah membentuk beberapa program terobosan struktural.

Pertama, Kadin Institute. Platform ini akan menjadi pusat pengetahuan dan think tank yang dapat diakses oleh seluruh anggota Kadin, dengan fokus pada pendidikan, pelatihan, dan analisis statistik.

Kedua, Kadin Services, yang didirikan untuk menciptakan ekosistem business matching dan jual beli produk serta jasa, serta menyediakan layanan konsultasi dan advisory.

Ketiga, Kadin Communications Office yang bertugas membangun strategi komunikasi yang efektif, menyebarluaskan informasi kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, dan menyediakan informasi perkembangan ekonomi dunia kepada pengusaha.

“Terakhir, untuk mendukung kegiatan Kadin, kami juga telah membentuk kadin national secretariat yang akan berfungsi sebagai PMO  yang mendukung setiap kegiatan wakil ketua umum Kadin. Sekretariat ini memastikan semua inisiatif dan program kadin berjalan efektif dan efisien,“ kata Anindya.

Dengan inisiatif-inisiatif tersebut, Anindya berharap Kadin dapat menciptakan sinergi yang optimal antara pemerintah dan dunia usaha, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan mewujudkan Visi Indonesia sebagai negara maju dan berdaya saing tinggi di kancah global yang harapannya dapat menekan kemiskinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan Indonesia Emas.***