Pemerintah Minta Bank BUMN Salurkan KPR Subsidi Sebanyak 1 Juta Unit Rumah Tahun 2025
JAKARTA, investortrust.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait meminta tiga bank berstatus Badan Usaha Milik negara (BUMN) berkolaborasi dengan pemerintah untuk menyalurkan pembiayaan rumah (KPR) subsidi sebanyak 1 juta unit di tahun 2025, salah satunya melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Tiga bank BUMN tersebut yakni: PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN).
"Saya sudah panggil dirut (BTN), kemarin (juga) ngobrol dengan Pak Prabowo. Kalau koalisi BRI, Mandiri, BNI, sama BTN bisa (biayai) 1 juta rumah,” katanya Ara, sapaan akrab Maruarar, saat diskusi program 3 juta rumah yang diselenggarakan Kementerian PKP di Auditorium Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan, Senin (28/10/2024).
Baca Juga
CIMB Niaga Harap Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran Dongkrak Penyaluran KPR
Sementara itu, Wakil Direktur Utama BBTN, Oni Febriarto Rahardjo menyampaikan, pihaknya telah menyalurkan FLPP sebanyak 200.000 unit rumah pada tahun 2024, sedangkan untuk tahun 2025 ditargetkan sebanyak 300.000 unit rumah.
“Kita tertinggi di 300 ribu (tahun 2025), tapi kalau yang tahun (2024) sebanyak di 200 ribuan. (Kenapa fluktuatif?) Tergantung anggaran dari Kementerian Keuangan,’’ papar Oni.
Adapun tingkat bunga per unit rumah ditetapkan tarif bunga sebesar 5% dengan harga per unit rumah mulai dari Rp 170 jutaan, tergantung lokasi proyek perumahan tersebut. Lebih lanjut Oni menyebut angka non-performing loan (NPL) atau kredit macet fasilitas rumah subsidi yang selama ini dibiayai hanya sebesar 1,9%.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan kuota FLPP atau rumah subsidi menjadi 334 ribu unit per tahun.
Baca Juga
Wujudkan Good Mining Practice, Dirjen Minerba Tekankan Faktor Keselamatan Kerja
“Kuota FLPP sebelumnya ditargetkan 200 ribu unit per tahun. Satgas Perumahan menaikkan 100 ribu unit sehingga total menjadi 300 ribu unit. Selain itu, jika program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) disetujui oleh Kementerian Keuangan, akan ada tambahan 34 ribu unit. Jadi totalnya 334 ribu unit per tahun,” kata Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Prabowo, Bonny Z Minang kepada wartawan di Hotel Le Meridien Jakarta, Rabu (9/10/2024) lalu.
Bonny menambahkan, masyarakat perlu diedukasi tentang kepemilikan rumah FLPP dengan tenor panjang. Ia mencontohkan, masyarakat bisa memiliki rumah dengan cicilan Rp 300 ribu per bulan, bunga 11% dan tenor 40 tahun.
“Kalau cicilannya, katakanlah bisa Rp 300.000, cuma bunganya sebenarnya 11%. Nah itu harus kita edukasi masyarakat. Kalau dia panjang (tenor) 40 tahun, kamu nggak rugi. Kamu nyicil 40 tahun nggak rugi. Kenapa? Setiap tahun itu ada kenaikan aset,” tutupnya.