Inovasi Pemerintahan Jokowi Bantu Pembiayaan UMKM
JAKARTA, investortrust.id - Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) berkomitmen mendukung pertumbuhan usaha tidak hanya di kelas mikro, tetapi juga mendorong kelas usaha kecil menengah (UKM). Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pengusulan insentif serta inovasi pembiayaan melalui kredis usaha rakyat (KUR) pada pengadaan barang/jasa pemerintah serta KUR agregator.
Menurut Plt Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM Temmy Satya Permana, pembiayaan UMKM menjadi salah satu isu yang disorot oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menyebut pemerintahan era Jokowi telah mengeluarkan sejumlah kebijakan strategis pembiayaan UMKM, di antara pemberian bantuan produktif usaha mikro (BPUM), untuk modal kerja pelaku usaha mikro serta restrukturisasi kredit.
Temmy membeberkan saat ekonomi nasional perlahan pulih setelah diterpa pandemi covid-19, Jokowi memberikan arahan dengan mencanangkan target porsi pembiayaan UMKM sebesar 30% dari total kredit perbankan kepada UMKM. Tidak hanya itu, arahan lain yang diberikan oleh Jokowi antara lain dengan memberikan program KUR kluster.
Diklaim oleh Temmy, penyaluran KUR di era pemerintahan Jokowi terus meningkat setiap tahunnya. Bahkan di akhir tahun 2024 ini, pemerintah menargetkan penyaluran KUR mencapai Rp 297 triliun. Bukan tanpa tantangan, ia menyebut saat ini terdapat 47% kebutuhan pembiayaan UMKM belum dapat terlayani oleh lembaga jasa keuangan.
Baca Juga
Target Kredit 30% Perbankan ke UMKM Meleset, Ini Penyebabnya
"Pembiayaan UMKM harus terus diperbesar dan dipermudah untuk dapat menjangkau karakteristik pelaku UMKM yang tidak seragam, ada mikro, kecil dan menengah,” kata Temmy dalam konferensi pers di kantor Kemenkop UKM, Jakarta, Kamis (3/10/2024).
Dikatakan Temmy saat ini mayoritas penerima kredit UMKM adalah kelompok usaha mikro dengan porsi sebesar 46,21%, diikuti oleh usaha kecil 31,26% dan menengah yang mencapai 22,53%. Sementara di satu sisi ia menyebut, saat ini porsi kredit UMKM oleh perbankan baru mencapai angka 19,6%.
Insentif Pembiayaan dan Investasi
Kemudian Temmy menyampaikan, sektor UMKM saat ini juga membutuhkan insentif terkait pembiayaan dan investasi. Salah satu yang dapat dilakukan oleh pemerintah, antara lain adalah melalui mekanisme rantai pasok agregator. Dengan memperluas jangkauan ini, kata Temmy, dapat membantu mengatasi masalah kredit rantai pasok melalui skema supply chain financing.
“KUR Klaster misalnya yang ada saat ini, dapat memperkuat rantai pasok dengan mendukung perajin lokal dalam meningkatkan produksi dan memperluas jangkauan pasar,” ujar dia.
Dia mencontohkan pada rantai pasok pemerintah dan BUMN, terdapat lebih dari 8.146.219 produk dan 346.857 penyedia UMKM dalam ekatalog LKPP. Tetapi
realisasi transaksi belanja produk UMKM baru mencapai Rp 208,5 triliun atau 43% dari total belanja sebesar Rp844,2 triliun. Kemenkop UKM sendiri berharap realisasi hingga tahun ini dapat mencapai Rp 400 triliun.
Selain itu di era pemerintahan Jokowi juga telah dilakukan beberapa inovasi pembiayaan, seperti sistem Innovative Credit Scoring (ICS) yang dirancang untuk memperluas akses pembiayaan bagi UMKM dengan proses yang lebih cermat dan berbasis teknologi. Ada juga sejumlah alternatif pembiayaan berbasis teknologi seperti P2P (Peer to Peer) lending dan security crowd funding.
Program Prioritas
Di kesempatan yang sama, Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi Bidang UKM Kemenkop UKM Ali Manshur menambahkan, pemerintah berkeinginan memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Dalam mendukung inovasi pembiayaan dan investasi bagi UMKM, pemerintah melalui Kemenkop UKM turut mengembangkan sejumlah program prioritas.
Pertama, Program SME EPIC yang memberikan pendampingan kepada UMKM untuk terhubung dengan investor, termasuk pelatihan pitching dan business link up. Kedua, program Bisnis Layak Funding (BISLAF) yang menyediakan bantuan bagi lebih dari 180 UMKM dalam melakukan pitching kepada penyandang dana, sementara lebih dari 1.720 UMKM lainnya akan tetap mendapatkan akses pembiayaan melalui lembaga keuangan.
Baca Juga
Ketiga, ada SME IPO membantu UMKM memasuki pasar modal melalui forum pasar modal, pelatihan terstruktur, business matching, serta kerja sama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk memonitor proses IPO (Initial Public Offering).
“Skema-skema pembiayaan itu menyasar pelaku usaha mikro dengan mendorongnya dari bawah untuk naik kelas," sebut Ali.