Penetrasi Internet di Wilayah 3T Capai 82,6%, Layanan Seluler Masih jadi Andalan
JAKARTA, investortrust.id - Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) mengeklaim 82,6% penduduk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) atau sebanyak 8,11 juta jiwa sudah mendapatkan akses internet pada 2024.
Hal tersebut terungkap melalui Survei Penetrasi Pengguna Internet di Daerah Tertinggal Tahun 2024 yang dilakukan oleh APJII bersama dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Bakti Kemenkominfo).
Survei yang dilakukan pada Juli-September 2024 itu melibatkan 1.950 responden yang tersebar di 64 kabupaten dan 322 penyedia layanan internet atau internet service provider (ISP).
Ketua Umum APJII Muhammad Arif mengatakan, Survei Penetrasi Pengguna Internet di Daerah Tertinggal Tahun 2024 merupakan salah satu langkah konkret untuk mewujudkan akses internet yang merata hingga ke pelosok negeri. Melalui survei tersebut, pihaknya mengetahui alasan mengapa 1,07 juta jiwa atau 17,4% dari keseluruhan penduduk di wilayah 3T masih belum mendapatkan akses internet.
Baca Juga
“Dalam survei ini, kami menemukan bahwa 14,8% masyarakat menyebut biaya kuota internet yang terlalu mahal sebagai alasan utama mengapa mereka belum terhubung dengan internet," katanya dalam acara peluncuran Survei Penetrasi Pengguna Internet di Daerah Tertinggal Tahun 2024 di Gedung Cyber 2, Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2024).
Berdasarkan survei tersebut diketahui 30,2% responden menyatakan alasannya tidak dapat terhubung ke internet karena tidak memiliki perangkat yang mendukung. Kemudian, sebanyak 26,40% mengaku tidak ada sambungan internet di wilayahnya.
Survei Penetrasi Pengguna Internet di Daerah Tertinggal Tahun 2024 mengungkapkan sebanyak 21,10% responden mengaku tidak tahu bagaimana menggunakan perangkat yang dapat terkoneksi dengan internet. Sementara itu, sebanyak 5,7% merasa tidak aman untuk menggunakan internet.
Menurut Arif, layanan seluler masih menjadi tulang punggung penyediaan akses internet di wilayah 3T, alih-alih internet tetap (fixed broadband). Dia tak menampik bahwa sebagian besar penyedia layanan internet atau ISP fixed broadband enggan menggelar layanannya.
Alasannya tentu saja adalah tingginya investasi yang harus dikeluarkan untuk membangun infrastruktur fisik berupa jaringan kabel di wilayah 3T. Oleh karena itu, Arif berharap pemerintah memberikan insentif kepada ISP yang berkomitmen menyediakan layanan di wilayah tersebut.
Baca Juga
Gelar Trade Expo Indonesia 2024, Kemendag Targetkan Transaksi US$ 15 Miliar
"Di sisi lain, 49,23% ISP yang terlibat dalam survei berharap adanya insentif pajak bagi mereka yang berkomitmen membangun layanan di daerah rural 3T," ujarnya.
Berdasarkan Survei Penetrasi Pengguna Internet di Daerah Tertinggal Tahun 2024 diketahui pelanggan fixed broadband di wilayah 3T hanya 10,4% dari keseluruhan responden. Kemudian sebanyak 32,6% responden mengaku di wilayahnya belum terjangkau akses fixed broadband.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris APJII Zulfadly Syam mengungkapkan tingginya biaya berlangganan layanan internet fixed broadband juga menjadi alasan mengapa masyarakat di wilayah 3T masih mengandalkan layanan seluler untuk mengakses internet. Mengacu pada survei tersebut, sebanyak 22,8% responden mengaku biaya berlangganan layanan internet fixed broadband masih terlalu mahal.
"(Sebanyak) 38,7% (responden) membayar biaya berlangganan di range (rentang) Rp 300.001-Rp 500.000. Kemudian 37,5% membayar di range Rp 100.000-Rp 300.000. (Sebanyak) 15,5% kurang dari Rp 100.000 dan 7,7% lebih dari Rp 500.000," tuturnya.
--