Penduduk Indonesia Meningkat, Bamsoet: Diperlukan Kedaulatan Pangan
JAKARTA, investortrust.id - Ketua MPR, Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet mengatakan, meningkatnya populasi penduduk dunia, khususnya di Indonesia, akan membutuhkan daya dukung bahan pangan yang lebih besar.
Sementara itu, pada saat bersamaan, sektor pertanian sebagai penopang ketahanan pangan justru menghadapi beragam tekanan. Di antaranya adalah semakin sempitnya lahan pertanian dan stagnasi produksi.
Selain itu, Bamsoet juga menyoroti meningkatnya frekuensi hama dan penyakit tumbuhan, semakin mahalnya biaya produksi, serta ancaman perubahan iklim.
“Untuk menghindari risiko krisis pangan di masa yang akan datang, kita perlu menyiapkan strategi besar untuk menciptakan kedaulatan pangan Indonesia, bukan sekadar ketahanan pangan, yang acapkali mengandalkan impor bahan-bahan pangan dari luar negeri,” kata Bamsoet dalam Sidang Tahunan MPR 2024 di kompleks gedung DPR/MPR, Jumat (16/8/2024).
Baca Juga
Jokowi Paparkan Capaian Pembangunan Infrastruktur Selama 10 Tahun Menjabat
Dia tidak memungkiri bahwa memasuki usia kemerdekaan Indonesia yang ke-79, tantangan ke depan menjadi semakin banyak. Maka dari itu, menurutnya hal ini perlu disikapi bersama.
“Untuk itu, keadilan sosial sebagai nilai fundamental Pancasila harus melandasi semua kebijakan dan perilaku penyelenggara negara, baik dalam bidang politik, ekonomi, hukum, maupun keamanan dan sosial-budaya,” ujarnya.
Bamsoet memandang bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan pemerintah ke depan. Sebab, pemerataan dan keadilan belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat, dari Sabang hingga Merauke.
“Sayup-sayup masih kita dengarkan, aspirasi rakyat yang menyuarakan kerinduan akan kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan. Mereka mendambakan sebuah negara yang tidak hanya berkembang dari segi ekonomi, tetapi juga dalam aspek moralitas dan integritas,” sebut dia.
Baca Juga
Jadi Wamentan, Sudaryono Singgung Food Estate dan Kedaulatan Pangan
Lebih lanjut, Bamsoet menyampaikan, masyarakat Indonesia mengharapkan agar pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang memperhatikan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.
“Rakyat mendambakan sistem hukum dan pemerintahan yang benar-benar adil, inklusif, di mana setiap individu, kelompok dan golongan, mendapatkan kesetaraan hak dan kewajiban, tanpa diskriminasi,” pungkas Bamsoet.