Presiden Jokowi Soroti Pelemahan Manufaktur, Menperin sebut akibat kepastian hukum kurang
JAKARTA, investortrust.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti perlambatan sektor industri yang tecermin pada penurunan Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur Indonesia. Pada Juli 2024, PMI berada di level 49,3 atau berada dalam fase kontraksi. Padahal, selama 34 bulan berturut-turut sebelumnya bertahan di level ekspansi.
Pasalnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan, Presiden Jokowi mengatakan, pelambatan PMI manufaktur itu juga terjadi di beberapa negara Asia yang mengalami penurunan paling banyak dari sisi output.
Dalam Sidang Kabinet di Ibu Kota Nusantara (IKN) tersebut, Presiden Jokowi menyebutkan bahwa beban impor bahan baku yang tinggi karena fluktuasi rupiah atau serangan produk-produk impor yang masuk ke dalam negara dapat berpengaruh pada melemahnya permintaan domestik.
“Beliau menekankan bahwa penggunaan bahan baku lokal dan juga perlindungan terhadap industri dalam negeri. Serta harus bisa mencari pasar nontradisional dan mencari potensi pasar baru sebagai tujuan ekspor produk-produk Indonesia,” ucap Agus dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/8/2024).
Selain itu, kondisi sama juga dialami pada Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Juli 2024 yang turun menjadi 52,4 dari IKI Juni 2024 sebesar 52,5. Perlambatan nilai IKI pada Juli lalu dipengaruhi oleh menurunnya nilai variabel pesanan baru dan masih terkontraksinya variabel produksi.
“Ini menunjukkan kepercayaan diri atau tingkat optimisme para pelaku industri yang menurun. Salah satunya karena tidak adanya kepastian hukum yang jelas,” terangnya.
Menperin optimistis, kinerja industri manufaktur di Tanah Air masih bisa bangkit kembali kalau didukung dengan kebijakan-kebijakan yang probisnis. Kebijakan itu antara lain ketersediaan bahan baku untuk produksi, keberlanjutan dan peluasan harga gas industri yang kompetitif, dan ketegasan terkait substitusi impor
“Kebijakan itu bisa terlaksana dengan baik kalau koordinasi yang dijalankan juga sesuai aturan. Semua pihak juga konsisten dan transparan untuk benar-benar membela industri dalam negeri,” tandas Menperin Agus.
Baca Juga