Rhenald Kasali Minta Pemerintah Hati-Hati Kenaikan Tarif Anti Dumping Karamik 200%, Perang Dagang dan Tambah PHK
JAKARTA, investortrust.id - Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Rhenald Kasali mengingatkan desakan sejumlah pengusaha kepada pemerintah untuk menerapkan Bea Masuk Anti Dumping hingga 200% bisa memicu perang dagang yang justru merugikan Indonesia.
“Langkah tersebut bisa memicu perang dagang yang kompleks. Kalau ini yang terjadi, alih-alih mengatasi PHK, malah akan menimbulkan PHK yang lebih besar, karena akan memicu kenaikan harga di dalam negeri,” kata Rhenald dalam keterangan tertulis dikutip Senin (22/7/2024).
Sebagai gambaran, sejumlah pelaku industri tengah mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan Beleid untuk bea masuk anti dumping (BMAD) atas keramik impor asal China. Rhenald menambahkan, PHK yang menimpa sektor manufaktur telah membuat sekelompok pengusaha “menekan” Menteri Perdagangan agar menerapkan Bea Masuk Anti Dumping sampai 200%.
Baca Juga
Beberkan Data Impor Keramik China, Faisal Basri: Mana yang Namanya Dibanjiri?
“Donald Trump saja sangat berhati-hati. Kalau terpilih lagi, Trump berjanji akan mengenakan tarif 10% pada semua barang dari China. Trump sudah belajar, ketika dia kenakan hambatan masuk semasa pemerintahannya, malah terjadi inflasi. Segala produk manufaktur mulai dari handuk, masker kesehatan, keramik, sanitasi sampai pakaian anak-anak menghilang dari supermarket saat Trump mengeksekusi BMAD tahun 2019. Rakyat AS Ketika itu marah besar,” ujar dia.
Kementerian Perdagangan dikabarkan sedang mempertimbangkan usulan Komite Anti Dumping agar mengenakan tarif Bea Masuk Anti Dumping sebesar 200% pada 7 kategori industri. Jika hal itu jadi dijalankan, menurut Rhenald, kondisi tersebut justru akan memicu gelombang PHK baru, kenaikan harga barang, dan menghambat pertumbuhan.
Rhenald memaparkan, sebanyak 21 pabrik tekstil tutup, ribuan pekerja terkena PHK, 31 pabrik lainnya menyusul. Situasi itu terjadi karena banjir impor ilegal.
Baca Juga
Kemenperin Bongkar Penyebab Industri Keramik RI KianTerpuruk
“Yang terjadi saat ini, mengikuti langkah industri tekstil, asosiasi kosmetik, alat elektronik dan keramik telah ikut meminta perlindungan. Padahal, masing-masing berbeda case-nya,” terang dia.
Rhenald turut menggarisbawahi, asosiasi-asosiasi harus berpikir lebih strategis, tidak hanya berbicara soal dumping dan pabriknya. "Asosiasi harus berpikir secara lebih strategis. Yang berantakan dan merusak mereka adalah struktur industri, keberadaan bahan baku, dan penolong yang tidak didukung pemerintah, Bea masuk terhadap bahan-bahan mentah dan permesinan terlalu tinggi, mahalnya biaya modal, harga gas dan energi yang kalah dengan negara lain,” terang dia.
Menurut Rhenald, di dunia industri tekstil kasus yang terjadi cukup jelas. Namun, di industri keramik, data yang diajukan asosiasi perlu diverifikasi kembali karena banyak yang tak sesuai dengan realita di lapangan. “Benar, tekstil kita terpukul. Tetapi industri elektronik dan keramik harus membangun struktur industri yang kuat dan pemerintah wajib memberikan insentif yang menarik,” imbuh dia.
Ia mencontohkan, produk keramik lokal (yang disebut red body-HS Code 6907.23) sebetulnya sulit disaingi barang impor karena adanya persaingan dengan barang dari China. Sebabnya, Indonesia merupakan penghasil tanah liat yang kaya.
Baca Juga
Kemenperin Sebut 7 Perusahaan Keramik Bangkrut, Ini Penyebabnya
Oleh karenanya, lanjut Rhenald, keramik red body Indonesia, jika diberi insentif akan semakin bagus. Sedangkan China fokus pada keramik Porselen (HS code 6907.21), karena dibuat dari kaolin yang berlimpah di negara mereka dan untuk pasar gen z menengah ke atas.
Rhenald juga mengimbau, agar pelaku usaha di Indonesia tidak sedikit-sedikit mencari jalan pintas, seakan-akan tarif anti dumping ratusan persen menjadi solusi terbaik. Padahal situasi ini bisa memicu pembalasan pada kategori industri lain yang menjadi komoditas ekspor Indonesia.