Dikawal Prabowo, ASEAN DEFA Resmi Ditandatangani, Pasar Digital Asia Tenggara Kian Terintegrasi

MANILA, investortrust.id – Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN atau ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) resmi ditandatangani di Manila, Filipina, pada 14 November 2026. Kesepakatan yang dikawal Presiden Prabowo Subianto ini menjadi langkah penting dalam mempercepat integrasi ekonomi digital kawasan Asia Tenggara sekaligus membuka peluang lebih luas bagi pelaku usaha Indonesia.

DEFA merupakan perjanjian regional yang dirancang untuk mempermudah dan mengamankan aktivitas perdagangan serta transaksi digital antarnegara ASEAN. Ruang lingkupnya mencakup perdagangan daring, pembayaran digital, perlindungan data pribadi, keamanan siber, hingga kerja sama pengembangan teknologi baru, termasuk kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Indonesia memiliki peran penting dalam menginisiasi kesepakatan tersebut. Saat memegang Keketuaan ASEAN pada 2023, Indonesia menjadikan DEFA sebagai salah satu agenda strategis untuk mempercepat transformasi ekonomi digital kawasan.

Di bawah kepemimpinan Indonesia saat itu, perundingan resmi DEFA diluncurkan di Jakarta pada 3 September 2023. Setelah melalui proses negosiasi bersama seluruh negara anggota ASEAN, kesepakatan tersebut akhirnya ditandatangani di Manila pada 14 November 2026. DEFA diharapkan mulai berlaku pada awal 2027.

Implementasi DEFA diproyeksikan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan pelaku usaha, terutama melalui terbukanya akses pasar digital lintas negara. Salah satu kelompok yang berpotensi memperoleh manfaat besar adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Melalui kesepakatan ini, pelaku UMKM Indonesia berpeluang lebih mudah memasarkan produk dan melayani konsumen di negara-negara ASEAN lainnya. Integrasi ekosistem digital regional juga diharapkan mengurangi hambatan transaksi sehingga pelaku usaha dapat menjangkau pasar yang lebih luas dengan biaya lebih efisien.

Manfaat lainnya adalah penguatan konektivitas sistem pembayaran digital lintas negara. Dengan sistem yang semakin terhubung, transaksi antarnegara di kawasan ASEAN diharapkan menjadi lebih praktis, cepat, dan efisien.

DEFA juga mendorong penyederhanaan administrasi perdagangan melalui pemanfaatan dokumen elektronik, faktur digital, serta autentikasi elektronik. Langkah ini diharapkan mengurangi ketergantungan pada proses manual sekaligus menekan biaya transaksi bisnis lintas negara.

Dari sisi keamanan, kerja sama antarnegara ASEAN akan diperkuat dalam perlindungan konsumen, privasi data, dan keamanan siber. Aspek tersebut menjadi semakin penting seiring meningkatnya aktivitas perdagangan dan transaksi digital di kawasan.

Selain membuka peluang bagi UMKM, integrasi ekonomi digital ASEAN juga berpotensi memperluas pasar bagi perusahaan teknologi dan talenta digital Indonesia. Peluang kolaborasi regional dalam pengembangan keterampilan, inovasi, dan teknologi diharapkan semakin terbuka.

Potensi ekonomi dari implementasi DEFA juga cukup besar. Studi yang dirujuk ASEAN memperkirakan keberhasilan pelaksanaan perjanjian tersebut dapat meningkatkan potensi nilai ekonomi digital kawasan pada 2030 dari sekitar US$1 triliun menjadi US$2 triliun.

Bagi Indonesia, DEFA menjadi peluang untuk memperkuat daya saing ekonomi digital nasional. Dengan pasar regional yang semakin terintegrasi, UMKM, perusahaan teknologi, dan talenta digital Indonesia memiliki kesempatan untuk mengembangkan bisnis melampaui pasar domestik dan bersaing di tingkat Asia Tenggara.

Keberhasilan implementasi kesepakatan ini selanjutnya akan bergantung pada kesiapan masing-masing negara dalam menyelaraskan regulasi, membangun infrastruktur digital, serta memastikan pelaku usaha dan masyarakat dapat memanfaatkan peluang ekonomi digital secara inklusif.