BP Keluar dari Bisnis SPBU Indonesia, AKR Ambil Alih 49,9% Saham Senilai Rp 231 Miliar
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – Raksasa energi asal Inggris, BP, melepas seluruh kepemilikan sahamnya di PT Anugerah Parama Retail (APR), perusahaan yang menjadi bagian dari bisnis ritel bahan bakar atau SPBU di Indonesia. Divestasi tersebut dilakukan dengan menjual 49,9% saham APR kepada AKR dan ADH dengan nilai transaksi mencapai US$ 14,22 juta atau sekitar Rp 231 miliar.
Baca Juga
Rencana pengalihan saham itu terungkap melalui keterbukaan informasi PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 9 November 2026. Dalam laporan tersebut, Akrida dan ADH membeli bersama-sama 11.444.565 saham APR milik BP, yang mewakili 49,9% dari modal ditempatkan dan disetor perusahaan.
“Akrida dan ADH membeli secara bersama-sama 11.444.565 saham APR milik BP, yang mewakili 49,9% dari modal ditempatkan dan disetor di APR, dengan harga pembelian saham sebesar US$ 14,221 juta ,” tulis Corporate Secretary AKR Corporindo Arum P Handayani mengutip keterbukaan informasi, dikutip Selasa (10/10/2026).
Transaksi tersebut menjadi bagian dari strategi BP untuk menyederhanakan portofolio bisnisnya. Dengan melepas seluruh saham di APR, BP merealisasikan divestasi atas kepemilikan yang sebelumnya mencapai hampir separuh modal perusahaan tersebut.
Bagi Grup AKR, langkah BP itu justru membuka peluang untuk mengambil alih kepemilikan penuh APR. Setelah transaksi rampung, porsi kepemilikan Grup perseroan di APR akan meningkat dari sebelumnya 50,1% menjadi 100%.
Baca Juga
Pertamina Tambah Pasokan BBM Bali 57,9 Juta Liter, 60 SPBU Disiapkan Buka 24 Jam
“Transaksi ini tidak menimbulkan dampak negatif yang material terhadap kegiatan operasional, aspek hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha Perseroan,” sebut Arum.
Selain itu, AKR juga menyatakan transaksi tersebut bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, maupun Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
