Prabowo Siapkan Pembiayaan Rp 400 Triliun, Petani hingga Nelayan Jadi Sasaran
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Presiden Prabowo Subianto menyiapkan pembiayaan hingga Rp 400 triliun pada tahun mendatang untuk memperluas akses permodalan bagi masyarakat, terutama petani, nelayan, warga pedesaan, hingga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan.
Rencana tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di Jakarta, Kamis (22/10/2026). Hal itu menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan secara merata.
Prabowo menilai, perluasan akses pembiayaan harus berdampak nyata terhadap kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sebab, keberhasilan pembangunan ekonomi tak cukup diukur melalui angka pertumbuhan, tapi juga dari peningkatan pendapatan dan daya beli keluarga.
“Garis ekonomi kita harus bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat kita. Kesejahteraan tidak boleh hanya menjadi kata-kata slogan. Arti sesungguhnya dari kesejahteraan adalah bahwa penghasilan rakyat secara riil, secara nyata harus meningkat, harus meningkat,” ujarnya.
Prabowo menyatakan, setiap keluarga perlu memiliki daya beli yang memadai. Karena itu, pemerintah akan terus memperkuat berbagai program yang dijalankan kementerian dan lembaga untuk membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
Baca Juga
Resmikan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK)
Dalam Rakornas TPAKD 2026, pemerintah juga meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, pembentukan DNKK menandai perubahan orientasi kebijakan dari perluasan inklusi keuangan yang berfokus pada kepemilikan rekening menuju peningkatan kesejahteraan keluarga.
Baca Juga
Prabowo: Saya Jadi Presiden untuk Ingin Lihat Rakyat Sejahtera!
“Kami berterima kasih atas dukungan Bapak Presiden mengubah Dewan Nasional Keuangan Inklusif menjadi Dewan Nasional Kesejahteraan Keluarga,” katanya.
“Kalau Dewan Nasional Keuangan Inklusif hanya inclusivity, hanya keterlibatan masyarakat mempunyai rekening. Tetapi Bapak Presiden sudah merubah orientasinya menjadi kesejahteraan keuangan keluarga,” sambung Airlangga.
Melalui DNKK, lanjut dia, pemerintah akan memperkuat koordinasi strategi nasional untuk meningkatkan kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan keuangan, mengadapi guncangan ekonomi, dan mengelola keuangan dengan aman.
