Kebutuhan Investasi Jalan Tol Capai Rp 1.000 Triliun, ATI Minta Swasta Ambil Peran
JAKARTA, investortrust.id – Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) mendorong peningkatan peran swasta dalam pembiayaan pembangunan jalan tol nasional. Langkah tersebut sangat dibutuhkan, seiring dengan kebutuhan investasi industri jalan tol yang diproyeksikan mendekati Rp 1.000 triliun.
ATI mencatat bahwa jaringan jalan tol yang telah beroperasi di Indonesia mencapai 3.115,98 kilometer (km) yang terdiri atas 76 ruas dan dikelola oleh 59 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Akumulasi nilai investasi untuk ruas yang telah beroperasi mencapai Rp 668 triliun. Jika termasuk ruas yang masih dalam tahap konstruksi dan persiapan, total investasi mendekati Rp 1.000 triliun.
Baca Juga
Purbaya Bantah Akan Terapkan Pajak Orang Kaya dan PPN Jalan Tol
Ketua Umum ATI sekaligus Direktur Utama PT Jasa Marga Tbk (JSMR) Rivan A Purwantono mengatakan, kapasitas pembiayaan pemerintah memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, diperlukan terobosan kebijakan dan skema pembiayaan yang dapat mendorong partisipasi swasta.
"Jaringan jalan tol yang beroperasi di Indonesia saat ini telah mencapai sepanjang 3.115,98 km (76 ruas jalan tol) yang dikelola oleh 59 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), dengan akumulasi nilai investasi mencapai Rp 668 triliun untuk ruas beroperasi dan diproyeksikan mendekati Rp 1.000 triliun termasuk ruas dalam tahap konstruksi dan persiapan," katanya dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (11/8/2026).
ATI akan membahas model pembiayaan jalan tol yang lebih berkelanjutan melalui Focus Group Discussion (FGD) bertajuk penyelarasan ekosistem infrastruktur jalan tol untuk pembangunan Indonesia yang berkelanjutan pada Rabu (12/8/2026) di Jakarta. Forum tersebut akan membahas sejumlah hal, mulai dari penyelarasan kebijakan dan regulasi, kelayakan iklim investasi, hingga model pembiayaan yang lebih berkelanjutan dengan memperbesar peran investasi swasta. Selain pembiayaan, FGD akan membahas peningkatan kualitas pelayanan jalan tol.
Plt Sekretaris Jenderal ATI Kristianto mengatakan, keselarasan pandangan antara pemerintah dan pelaku industri menjadi salah satu hal penting dalam merumuskan skema pembiayaan dan regulasi jalan tol. "Sinergi dan keseimbangan kebijakan sangat penting bagi masa depan industri jalan tol nasional. Melalui pelaksanaan FGD ini, ATI berharap dapat menghimpun berbagai pemikiran kritis dan gagasan solutif lintas sektor yang akan kami rumuskan secara komprehensif ke dalam dokumen rekomendasi kebijakan (White Paper)," ujar Kristianto.
Pengembalian Investasi
Selain kebutuhan pembiayaan, ATI mencatat sebagian besar ruas jalan tol yang beroperasi saat ini masih berada dalam fase awal hingga menengah siklus pengembalian investasi. Kondisi tersebut membutuhkan keselarasan struktur keuangan untuk menjaga keberlanjutan pengusahaan jalan tol dalam jangka panjang.
Baca Juga
40% Jalan Tol Sudah Pakai Aspal Buton, Tahun Depan Ditargetkan 100% untuk Jawa
ATI juga menyoroti maraknya kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang menjadi salah satu persoalan industri jalan tol. Kendaraan ODOL dinilai mempercepat kerusakan fisik jalan sekaligus membahayakan pengguna jalan. FGD ATI akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain perwakilan Komisi V DPR, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Direktorat Jenderal Bina Marga, serta Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Selanjutnya, forum melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perhubungan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Selain itu, terdapat perwakilan Korlantas Polri, BPK, BPKP, KNKT, akademisi, perbankan, investor, serta Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).