Kemenhub Prioritaskan Pengembangan Kereta di 10 Kawasan Metropolitan

JAKARTA, investortrust.id — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menetapkan 10 kawasan metropolitan sebagai prioritas pengembangan sistem perkeretaapian perkotaan guna mendukung mobilitas masyarakat dan pembangunan transportasi berkelanjutan di era Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Allan Tandiono menyatakan, penetapan kawasan prioritas tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS), serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

"Untuk mempercepat pengembangan perkeretaapian perkotaan, Indonesia telah mengidentifikasi 10 kawasan metropolitan prioritas berdasarkan RPJMN, Rencana Induk Perkeretaapian Nasional, dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian," kata Allan dalam UK-Indonesia Rail Partnership Forum 2026, di Hotel Mandarin, Jakarta, Rabu (29/7/2026).

Kesepuluh kawasan tersebut meliputi Jabodetabek, Bandung Raya, Kedungsepur (Semarang), Yogyakarta-Solo, "Gerbangkertosusila" (Jawa Timur), Sarbagita (Bali), Ibu Kota Nusantara (IKN), Mebidangro (Medan), Patungraya Agung (Palembang), dan Maminasata (Makassar).

Menurut Allan, masing-masing kawasan telah ditetapkan sesuai kebutuhan transportasi dan karakteristik wilayahnya.

Lebih lanjut, Allan menegaskan, pemerintah tengah mengembangkan sejumlah proyek strategis yang meliputi elektrifikasi jalur kereta api, pembangunan MRT, perluasan jaringan LRT, hingga proyek peningkatan kapasitas jaringan.

"Untuk mewujudkan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional, Kementerian Perhubungan saat ini tengah memajukan portofolio proyek perkeretaapian perkotaan yang mencakup elektrifikasi jalur, pembangunan MRT, ekspansi LRT, dan proyek-proyek peningkatan kapasitas jaringan," tandasnya.

Baca Juga

Prabowo Setujui Pembentukan BUPP Perkeretaapian di Bawah KAI

Dia menjelaskan, sejumlah proyek telah memasuki tahap pelaksanaan, di antaranya MRT Jakarta Fase 2, LRT Jakarta Fase 1B, dan Surabaya Regional Railway Line Fase 1. Adapun proyek lainnya masih berada pada tahap studi kelayakan dan perencanaan.

"Pipeline proyek ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk terus memperluas sistem perkeretaapian perkotaan secara bertahap dan berkelanjutan. Ini juga mencerminkan kesiapan kami untuk bekerja sama dengan mitra internasional dalam menghadirkan infrastruktur perkeretaapian modern," tutur Allan.

Menurut Allan, Indonesia saat ini mengoperasikan sekitar 6.927 kilometer (km) jalur kereta api yang tersebar di Pulau Jawa (4.921,4 km), Sumatra (1.871 km), Sulawesi (109 km) serta jalur logistik di Papua (26 km). Selain itu, terdapat lebih dari 2.200 km jalur nonaktif yang masih berpotensi direaktivasi untuk memperluas jaringan.

"Saat ini Indonesia mengoperasikan sekitar 6.927 kilometer jalur kereta api. Di samping itu, terdapat lebih dari 2.200 kilometer jalur nonaktif yang memberikan peluang besar untuk reaktivasi dan ekspansi jaringan pada masa mendatang," paparnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penumpang kereta api sepanjang Januari—Desember 2025 meningkat 8,88% menjadi 549 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya.

"Peningkatan jumlah penumpang mendorong kami untuk terus meningkatkan keandalan sistem melalui perluasan jaringan, rehabilitasi jalur, modernisasi, serta peningkatan keselamatan, termasuk pada perlintasan sebidang," tutur Allan.

Allan mengakui pembangunan perkeretaapian Tanah Air masih menghadapi tantangan pendanaan sehingga pemerintah membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk swasta dan mitra internasional.

"Hampir setiap minggu kami menerima usulan dari pemerintah daerah yang ingin membangun jalur kereta. Pertanyaan yang selalu muncul adalah, dari mana pendanaannya. Karena itu, kami berharap forum seperti ini dapat membuka peluang pembiayaan, termasuk investasi swasta di sektor perkeretaapian," tegasnya.

Dia menambahkan, kolaborasi dengan pemerintah daerah juga diperlukan untuk meningkatkan akses menuju stasiun, integrasi antarmoda, serta pengembangan kawasan berorientasi transit.

"Kami meyakini kemitraan yang kuat antara pemerintah, industri, lembaga pembiayaan, dan mitra internasional merupakan kunci untuk mewujudkan sistem perkeretaapian Indonesia yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan," pungkas Allan.