Hidrogen dan Baterai Bisa Bersinergi Pangkas Biaya Pembangkit hingga 75%

JAKARTA, investortrust.id – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan pengembangan hidrogen tidak akan menggantikan teknologi baterai, melainkan saling melengkapi untuk mempercepat transisi energi nasional. Sinergi kedua teknologi tersebut bahkan diklaim mampu memangkas biaya pembangkitan listrik berbasis diesel secara signifikan di wilayah terpencil.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan hidrogen dapat dimanfaatkan sebagai media penyimpanan energi (energy storage), sementara baterai tetap berperan sebagai penyimpan listrik untuk berbagai kebutuhan, termasuk kendaraan listrik (electric vehicle/EV).

"Pak Menteri juga menekankan pembuatan baterai. Pembuatan baterai itu bisa untuk energy storage maupun untuk EV. Nah, konsep hidrogen itu bisa disimpan energinya dalam bentuk gas di dalam tabung. Di dalam tabung juga bisa masuk ke dalam baterai. Jadi dua-duanya bisa disinergikan," kata Eniya saat ditemui di sela Global Hydrogen Ecosystem Summit & Exhibition (GHES) 2026, Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Menurut dia, konsep integrasi hidrogen dan baterai telah diuji melalui proyek percontohan di Pulau Rengit. Dalam skema tersebut, listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang berlebih pada siang hari dimanfaatkan untuk proses elektrolisis air menjadi hidrogen, sehingga energi yang sebelumnya terbuang dapat disimpan dan digunakan kembali saat malam hari.

"Hidrogen dibuat lagi untuk dimasukkan ke baterai pada saat siang hari menggunakan PLTS. Energinya terbuang, jadi biar tidak terbuang PLTS-nya, itu dilarikan ke gas hidrogen, lalu dipakai lagi pada malam hari," jelasnya.

Eniya mengungkapkan implementasi teknologi tersebut berhasil menekan biaya pembangkitan listrik berbasis diesel secara drastis. Jika sebelumnya biaya pembangkitan mencapai sekitar Rp 20.000 per kilowatt hour (kWh) atau lebih dari US$ 1 per kWh, kini turun menjadi sekitar 25 sen dolar AS per kWh.

"Pulau Rengit itu sudah bisa menurunkan harga diesel yang dipakai di pulau tersebut dari sekitar Rp 20.000 per kWh menjadi sekitar 25 sen. Jadi ini menghemat penggunaan baterai sekaligus menurunkan biaya diesel," sebut dia.

Menurutnya, proyek tersebut menjadi salah satu bukti bahwa program dedieselisasi di wilayah terpencil dapat berjalan efektif apabila biaya pembangkit baru lebih rendah dibandingkan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik berbasis diesel.

Kendati demikian, pemerintah masih akan mengevaluasi keberlanjutan proyek tersebut dalam jangka menengah. Kementerian ESDM meminta agar kinerja sistem terus dipantau selama enam bulan hingga satu tahun untuk memastikan efisiensi dan keandalannya.

"Kita lihat apakah ini bergulir terus sampai berbulan-bulan. Karena baru beberapa bulan lalu dicoba. Saya minta dihitung sampai enam bulan, terus sampai satu tahun. Kita buktikan bahwa dedieselisasi itu bisa dilaksanakan juga, asal lebih rendah dari BPP diesel setempat," ujar Eniya.