Gas Blok Andaman Diolah di KEK Arun? Bahlil: Hitung dari Sisi Keekonomian Dulu

JAKARTA, Investortrust.id -- Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah tengah mempertimbangkan sisi keekonomian dari permintaan Pemerintah Provinsi Aceh yang menginginkan pengolahan gas Blok Andaman di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe.

"Saya belum bisa memutuskan karena masih dalam pembahasan. Yang kita harus cari yang win-win (terkait permintaan Aceh). Kita nggak bisa mengatakan A kalau cost-nya tinggi," kata Bahlil Lahadalia di Banda Aceh, Sabtu (11/7/2026) dalam konferensi pers usai prosesi pelantikan pengurus DPD I Partai Golkar Aceh di Banda Aceh.

Menurutnya pengelolaan gas amat mempertimbangkan sisi bisnis. Jika perhitungan ekonominya memungkinkan, maka permintaan Pemprov Aceh bisa saja dipertimbangkan. Tetapi, jika dalam perhitungan ekonominya didapati komponen biaya sangat tinggi, bisa jadi permintaan tersebut sulit untuk dilaksanakan.

"Karena nggak ada bisnis yang ujungnya rugi. Harus semuanya untung, ya. Untung bagi rakyat Aceh dalam konteks untuk pendapatannya, untung bagi investor. Dan kita bisa melakukan sharing terhadap pendapatan itu, ya," ujarnya seperti dikutip Antara.

Sekadar informasi, Mubadala Energy telah menemukan cadangan gas di lepas pantai (offshore) Blok Andaman. Terkait temuan gas ini, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem telah menyurati Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri ESDM agar pengelolaan temuan minyak dan gas (migas) di Lapangan Tangkulo South Andaman oleh Mubadala Energy tersebut bisa diolah di KEK Arun.

Pemprov Aceh secara eksplisit meminta agar pengolahan hasil tambang migas di Andaman bisa diterapkan skema onshore receiving facility (ORF) di darat, di KEK Arun Lhokseumawe.

Baca Juga

Mubadala Energy–PLN EPI Teken HoA Jual Beli Gas dari Laut Andaman

Pemprov Aceh juga menginginkan agar hasil produksi gas di lapangan Andaman bisa dialokasikan untuk industri di Aceh.

Bahlil pun menjelaskan bahwa temuan gas oleh Mubadala tersebut berada di jarak 12 mil laut dari lepas pantai. Sehingga akan dibutuhkan biaya yang sangat besar untuk pembangunan pipa yang menyambungkan kilang minyak Mubadala Energy dengan KEK Arun.

"Kalau kita bangun pipanya, itu cost-nya memang tinggi. Dan itu tidak akan menghasilkan harga jual gas yang kompetitif. Itu bisa sampai di atas US$ 10 per MMBTU," ujarnya.

Bahlil menuturkan, target produksi gas Mubadala pada tahap awal ini direncanakan sekitar 300 MMSCFD (million standard cubic feet per day atau juta standar kaki kubik per hari).

Sebagian dari rencana produksi tersebut, kata dia, sebagiannya akan didistribusikan untuk PLN, lalu industri di Aceh termasuk Pupuk Iskandar Muda (PIM).

"Karena Pupuk Iskandar Muda sekarang bahan bakunya itu sebagian kita pakai LNG. Kita ambil dari Papua, Sulawesi, Kalimantan. Nah, sebagiannya ini yang kita akan dorong untuk memanfaatkan dari Blok Andaman," ujarnya.

Bahlil juga menegaskan bahwa pemerintah harus menjamin keberlanjutan bisnis bagi investor dalam hal ini Mubadala Energy, tanpa mengabaikan dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat Aceh.

"Itu yang paling penting. Dan itu kan ada bagi hasilnya juga. Gitu kira-kira ya," demikian Bahlil Lahadalia.