BP BUMN Kunci Pembiayaan Himbara Hanya untuk Proyek Produktif PTPP dan ADHI, Tak Ada Proyek Titipan

JAKARTA, investortrust.id — Danantara dan Badan Pengaturan (BP) BUMN bersama jajaran perbankan pelat merah yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mematangkan skema restrukturisasi untuk dua emiten konstruksi pelat merah, yakni PT PP (Persero) Tbk (PTPP) dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI). Langkah strategis ini diambil guna menyehatkan kembali fundamental keuangan BUMN Karya serta memperkuat tata kelola risiko dalam pembangunan infrastruktur nasional.

COO Danantara Indonesia sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, memimpin langsung rapat koordinasi tersebut bersama jajaran Direksi Bank Mandiri, BRI, BNI, PTPP, dan ADHI di Jakarta, Rabu (1/7/2026). Pertemuan intensif ini secara khusus membahas perkembangan restrukturisasi serta formula dukungan pembiayaan dari Himbara untuk mengawal proses transformasi kedua perusahaan.

Dony menegaskan, proses restrukturisasi kali ini difokuskan pada penyusunan skema pembiayaan yang sehat, akuntabel, dan berkelanjutan. Berbeda dengan pola lama, dukungan likuiditas dari perbankan nantinya akan dikunci secara ketat dan hanya dialokasikan untuk proyek-proyek yang terbukti produktif.

“Kita belajar dari pengalaman. Restrukturisasi ini harus menjadi titik balik untuk membangun BUMN Karya yang lebih kuat, lebih sehat, dan memiliki tata kelola yang lebih baik sehingga mampu tumbuh secara berkelanjutan dan mendukung pembangunan nasional,” ujar Dony usai memimpin rapat.

Baca Juga

Transformasi Dipercepat, Dony Oskaria Kumpulkan Direksi BUMN Karya

Lebih lanjut, Dony menjelaskan bahwa setiap dukungan pembiayaan baru wajib diberikan secara terukur. Kriteria utamanya adalah proyek tersebut harus memiliki kelayakan bisnis yang tinggi (bankable) serta proyeksi arus kas (cash flow) yang terukur. Langkah ini ditempuh guna memastikan kinerja keuangan perseroan lekas pulih sekaligus memitigasi risiko kredit macet di sisi perbankan.

Selain merombak pos keuangan dan pembiayaan, agenda restrukturisasi ini juga menyasar perbaikan menyeluruh pada tata kelola perusahaan (good corporate governance). Pemerintah berkomitmen meningkatkan disiplin manajemen risiko agar kelemahan tata kelola yang terjadi di masa lalu tidak kembali terulang.

Melalui transformasi total ini, PTPP dan Adhi Karya diharapkan dapat kembali tangguh dalam mengeksekusi berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Sektor infrastruktur ditargetkan tetap berjalan tanpa membebani keuangan negara, sekaligus mampu memberikan nilai tambah yang berdampak langsung bagi perekonomian masyarakat.