Pemerintah Turun Tangan Bantu PLN Cari Batu Bara, Bahlil: Demi Layanan Listrik ke Masyarakat

JAKARTA, investortrust.id – Pemerintah memutuskan turun tangan membantu PT PLN (Persero) mencari pasokan batu bara kalori menengah (medium rank coal) guna menjaga keandalan pasokan listrik nasional dan mencegah terulangnya pemadaman bergilir di sejumlah wilayah.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk respons cepat pemerintah atas arahan Presiden Prabowo Subianto agar gangguan kelistrikan tidak kembali terjadi.

Baca Juga

PLN Pastikan Sistem Kelistrikan Jawa Mulai Membaik, Pemadaman Bergilir Diminimalisasi

“Arahan Bapak Presiden Prabowo kepada kami untuk segera memastikan melakukan langkah-langkah yang terukur dalam rangka percepatan agar tidak lagi terjadi hal seperti ini,” ujar Bahlil kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Menurut Bahlil, Kementerian ESDM saat ini aktif membantu PLN mendapatkan pasokan batu bara kalori menengah yang dibutuhkan sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), terutama di sistem kelistrikan Jawa. Padahal, secara mekanisme bisnis, pengadaan batu bara merupakan transaksi langsung antara PLN dan perusahaan pemasok.

Baca Juga

Bahlil Lapor ke Prabowo soal Hilirisasi, Ketahanan Energi, dan Stabilitas Kelistrikan Nasional

“Sebenarnya business to business (B2B). Pemerintah enggak boleh terlalu banyak masuk ke dalam ini. Tapi karena ya sudahlah, kita harus memberikan pelayanan kepada masyarakat yang baik,” kata dia.

Bahlil mengakui pasokan batu bara kalori menengah memang menjadi tantangan tersendiri. Di tengah kebutuhan PLTU yang cukup besar, ketersediaan batu bara dengan spesifikasi tertentu semakin terbatas sehingga memerlukan koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah, PLN, dan pelaku usaha tambang.

Untuk mempercepat penyelesaian persoalan tersebut, pemerintah membentuk tim khusus yang melibatkan PLN, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM.

Tim ini bertugas memastikan proses pengadaan batu bara berjalan lebih efektif, transparan, dan mampu menjamin pasokan energi primer bagi pembangkit listrik nasional.

Bahlil menjelaskan pembentukan tim tersebut juga didorong pengalaman gangguan pasokan energi primer yang pernah terjadi pada 2022 dan kembali menjadi perhatian pada tahun ini.

“Tahun 2022 kan kejadian begini juga. Ini bukan kejadian baru bagi PLN. Masa setiap tahun kita masalah begini terus?” sebut Bahlil.

Karena itu, pemerintah ingin memastikan tidak ada lagi hambatan dalam rantai pasok batu bara yang dapat mengganggu operasional pembangkit listrik dan berujung pada pemadaman.