Kenaikan Pertamax Jadi Rp 16.250 Dinilai Bisa Selamatkan APBN Rp 11,4 Triliun
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – Kenaikan harga Pertamax RON 92 dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter dinilai dapat memberikan manfaat signifikan bagi keuangan negara di tengah tekanan pelemahan rupiah dan tingginya kebutuhan impor bahan bakar minyak (BBM).
Pengamat ekonomi energi Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti mengatakan kenaikan harga BBM nonsubsidi berpotensi menghasilkan penghematan fiskal bersih sekitar Rp 11,4 triliun per tahun dibandingkan mempertahankan harga pada level sebelumnya.
Menurut dia, kebijakan tersebut juga dapat mengurangi beban kompensasi yang selama ini harus ditanggung pemerintah akibat disparitas antara harga jual dan biaya pengadaan BBM.
“Menaikkan harga Pertamax dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter adalah kebijakan yang tepat di waktu yang tepat, tetapi baru setengah jalan,” ujar Yayan saat dihubungi Investortrust, Rabu (10/6/2026).
Baca Juga
Pertamax Naik, Cak Imin Minta Masyarakat Tenang dan Percaya Langkah Pemerintah
Berdasarkan simulasi yang dibangun menggunakan model permintaan 1,36 juta rumah tangga Indonesia dari data Susenas 2019-2024, kenaikan harga Pertamax diperkirakan mampu menghindarkan pemerintah dari kewajiban kompensasi sebesar Rp 19,7 triliun per tahun.
Selain itu, kebijakan tersebut diproyeksikan menghemat devisa impor BBM sekitar US$ 0,6 miliar per tahun. Penghematan ini dinilai penting mengingat nilai tukar rupiah saat ini berada dalam tren melemah sehingga meningkatkan biaya impor energi.
“Kenaikan harga Pertamax memberi Indonesia ruang napas fiskal sekitar Rp 39 triliun per tahun dibandingkan tidak berbuat apa-apa di tengah pelemahan rupiah,” sebut dia.
Dalam simulasi yang dilakukan, posisi fiskal pemerintah tercatat dapat berbalik menjadi surplus penghematan Rp 11,4 triliun per tahun setelah kenaikan harga diterapkan. Sebaliknya, apabila harga Pertamax tidak disesuaikan, pemerintah berpotensi menanggung beban fiskal hingga Rp 27,7 triliun per tahun.
Kendati demikian, dia mengingatkan bahwa manfaat fiskal tersebut dapat berkurang apabila pemerintah tidak mengantisipasi pergeseran konsumsi masyarakat ke BBM bersubsidi. Menurut dia, sebagian penghematan yang diperoleh dari penyesuaian harga Pertamax berpotensi tergerus oleh meningkatnya konsumsi Pertalite.
Baca Juga
“Risikonya adalah migrasi, kira-kira satu dari lima pembeli Pertamax — bahkan satu dari empat jika aturan pembelian tidak ditegakkan — akan pindah ke Pertalite (BBM subsidi). Akibatnya, konsumsi Pertalite melampaui kuota 29,26 juta kiloliter sekitar 5%, dan sekitar 40% penghematan kotor menguap kembali,” papar Yayan.
Untuk itu, menurutnya pemerintah perlu memastikan pengelolaan subsidi energi dilakukan secara tepat sasaran agar ruang fiskal yang diperoleh benar-benar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih produktif.