Subsidi EV Berbasis Nikel Perkuat Hilirisasi dan Tekan Impor BBM

JAKARTA, Investortrust.id - Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmi Radhi mengapresiasi langkah pemerintah yang mulai mengarahkan kebijakan subsidi kendaraan listrik (electric vehicle/EV) berbasis nikel atau nickel manganese cobalt (NMC). Kebijakan tersebut penting untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM) sekaligus memperkuat ekosistem baterai nasional.

Pemerintah berencana memberikan subsidi kendaraan listrik dengan alokasi 200.000 unit untuk motor dan mobil listrik. Program yang direncanakan mulai bergulir pada Juni 2026 itu ditujukan untuk mengurangi impor dan konsumsi BBM dalam jangka panjang.

Baca Juga

Menkeu Siapkan Stimulus Mobil Listrik dan Gaji ke-13 di Kuartal II-2026

Berdasarkan skema yang sedang disiapkan, pemerintah akan memberikan sejumlah insentif berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% untuk mobil listrik berbasis baterai nikel atau nikel-mangan-cobalt (NMC). Sementara untuk mobil listrik dengan baterai selain nikel, insentif PPN DTP diberikan sebesar 40%. Pemerintah juga menyiapkan subsidi pembelian motor listrik sebesar Rp 5 juta per unit.

Fahmi menilai pengembangan kendaraan listrik berbasis NMC menjadi strategis karena Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia yang dapat diintegrasikan langsung dengan industri baterai nasional. Berbeda dengan teknologi lithium iron phosphate (LFP) yang bahan bakunya belum diproduksi di Indonesia, teknologi NMC lebih relevan untuk mendorong hilirisasi mineral domestik dan menciptakan nilai tambah di dalam negeri.

“Kalau dilihat sekarang pemerintah lebih selektif. Untuk pemberian insentif pada kendaraan berbasis nikel saya kira bagus, karena kita punya produksi nikel sehingga bisa mendorong hilirisasi menjadi bagian dari ekosistem kendaraan listrik nasional,” kata Fahmi dikutip Rabu (20/5/2026).

Menurut dia, kebijakan terbaru pemerintah juga lebih baik dibanding skema sebelumnya karena mulai mengurangi insentif terhadap kendaraan listrik impor utuh (completely built up/CBU). Langkah tersebut dapat memperbesar peluang tumbuhnya industri kendaraan listrik dan baterai di dalam negeri.

Pasar kendaraan listrik Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), total penjualan mobil listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) mencapai 56.204 unit pada 2024 dan melonjak menjadi 114.413 unit sepanjang 2025.

Namun, pertumbuhan tersebut masih didominasi kendaraan listrik dengan baterai LFP. Berdasarkan pengolahan data wholesales Gaikindo yang mengklasifikasikan model kendaraan berdasarkan jenis baterai, penjualan EV berbasis LFP mencapai 46.814 unit atau 83,3% dari total pasar pada 2024. Sementara kendaraan berbasis NMC atau NCMA hanya mencapai 9.390 unit atau 16,7%.

Pada 2025, dominasi LFP mulai sedikit menurun, tetapi masih menguasai pasar dengan penjualan 88.344 unit atau 77,2%. Sementara kendaraan berbasis NMC meningkat menjadi 26.069 unit atau 22,8% dari total penjualan EV nasional. Data tersebut menunjukkan kendaraan berbasis NMC mulai tumbuh lebih cepat. Penjualan EV berbasis NMC tercatat melonjak 177,6% sepanjang 2025, lebih tinggi dibanding pertumbuhan LFP sebesar 88,7%.

Secara global, tren industri kendaraan listrik memang mulai bergeser ke penggunaan baterai LFP karena biaya produksinya lebih murah.

Baca Juga

Pemerintah dan Gaikindo Godok Insentif bagi Mobil Listrik

Laporan International Energy Agency mencatat baterai LFP telah menguasai hampir separuh pasar baterai kendaraan listrik dunia pada 2024 dan terus tumbuh pesat, terutama di pasar China dan Asia. Di sisi lain, Indonesia memiliki keunggulan besar pada rantai pasok nikel yang menjadi bahan utama baterai NMC.

Untuk itu, Fahmi menilai pertumbuhan pasar EV nasional harus dimanfaatkan untuk memperkuat hilirisasi mineral domestik dan industri baterai nasional. Ia mengingatkan, jika pasar kendaraan listrik Indonesia terus tumbuh tetapi lebih banyak didominasi teknologi LFP, maka potensi nilai tambah industri berisiko mengalir ke luar negeri. Kondisi tersebut dinilai menjadi peluang yang sayang jika tidak dioptimalkan melalui kebijakan yang mendukung pengembangan kendaraan listrik berbasis nikel.

“Yang paling penting justru bagaimana ini menjadi kesempatan bagi Indonesia menciptakan ekosistem industrialisasi kendaraan listrik dari hulu sampai hilir,” ujarnya.

Fahmi menilai pengembangan industri kendaraan listrik tidak cukup hanya mengandalkan subsidi. Pemerintah juga perlu memastikan adanya pembangunan fasilitas produksi di Indonesia, peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), serta transfer teknologi dari investor asing agar Indonesia dapat membangun industri kendaraan listrik yang mandiri.

Ia menambahkan, konsistensi roadmap hilirisasi menjadi faktor penting agar pengembangan kendaraan listrik benar-benar memberikan dampak ekonomi nasional. Dengan pasar domestik yang besar dan dukungan sumber daya mineral strategis, Indonesia dinilai memiliki posisi tawar kuat untuk menarik investasi industri baterai dan kendaraan listrik global.

Fahmi juga menilai MIND ID dapat memainkan peran strategis dalam memperkuat hilirisasi nikel dan pengembangan industri baterai nasional. Menurut dia, konsistensi kebijakan subsidi berbasis nikel akan menjadi kunci agar pertumbuhan pasar kendaraan listrik tidak hanya menguntungkan produsen asing, tetapi juga memperkuat industri berbasis sumber daya mineral nasional.