WEF Ingatkan Bahaya Hoaks Pemilu di Indonesia
JAKARTA, investortrust.id - World Economic Forum (WEF) merilis laporan berjudul The Global Risks Report 2024. Laporan ini memuat sejumlah tantangan yang akan dihadapipada 2024, salah satunya berita bohong alias hoaks (hoax) selama penyelenggaraan pemilu di berbagai negara, termasuk Indonesia.
WEF menempatkan kesalahan informasi dan hoaks sebagai risiko global paling parah dan perlu diantisipasi dua tahun ke depan. Dalam laporannya, WEF memperkirakan sebanyak 3 miliar orang akan terpapar kesalahan informasi dan hoaks.
Kondisi ini muncul karena penyelenggaraan pemilu di beberapa negara, di antaranya, Bangladesh, India, Meksiko, Indonesia, Pakistan, Inggris, dan Amerika Serikat (AS). Hoaks dalam proses pemilu ini dapat secara serius mengacaukan kestabilan yang nyata.
“Penggunaan kesalahan informasi dan disinformasi, serta alat-alatnya untuk menyebarkannya dapat melemahkan legitimasi pemerintah yang baru terpilih,” tulis laporan WEF dikutip investortrust.id, Jumat (12/01/2024).
Menurut WEF, kemajuan teknologi telah meningkatkan volume, jangkauan, dan keampuhan informasi yang dipalsukan. Kemajuan teknologi membuat aliran informasi palsu sulit dilacak dan dikontrol.
“Kapasitas perusahaan media sosial untuk memastikan integritas platform kemungkinan besar akan kewalahan dalam menghadapi beberapa mis-information dan kampanye yang tumpang tindih,” tulis WEF.
WEF menyebutkan, penyebaran kesalahan informasi ini telah ditargetkan. Sasaran utamanya, misalnya, adalah kelompok minoritas. Informasi salah ini disebar melalui pesan, seperti di WhatsApp dan WeChat.
Manipulasi AI dalam Pemilu
WEF mengungkapkan, konten palsu yang beredar akan sangat ditelusuri sumbernya karena bantuan kecerdasan buatan (AI). AI telah memangkas keaslian, sehingga sulit dibedakan mana konten buatan manusia dan yang bukan.
“Misalnya video kampanye yang dihasilkan AI dapat memengaruhi pemilih dan memicu protes, atau dalam skenario yang lebih ekstrem mengarahkan pada aksi kekerasan dan radikalisasi,” tulis mereka.
Menurut WEF, implikasi dari kampanye manipulatif ini sangat mengancam proses demokrasi. Jika legitimasi pemilu dipertanyakan, konfrontasi sipil mungkin bisa terjadi.
Dalam pemeringkatan, WEF menempatkan beberapa negara yang terancam bahaya misinformasi. India menempati peringkat pertama, sedangkan Indonesia menempati peringkat ke-18.
WEF menjelaskan, kesalahan informasi terjadi karena menurunnya kualitas pers selama beberapa tahun terakhir. Ini ditandainya kurangnya media investasi dan pelemahan terhadap kontrol pers.
Penyebaran salah informasi dan disinformasi, jelas WEF, dapat dimanfaatkan untuk memperkuat otoritarianisme di ranah digital dan kontrol terhadap masyarakat.
“Pemerintah akan memiliki peran untuk menentukan mana yang benar, membiarkan partai politik memonopoli publik dengan wacana yang beredar di media sosial, dan menekan suara-suara yang berbeda pendapat, termasuk jurnalis dan oposisi,” papar WEF.
