Polri Siapkan Skema Pengamanan Sengketa Pemilu di MK
JAKARTA, investortrust.id - Polri menyiapkan skema pengamanan proses sengketa hasil Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Skema ini pengamanan ini disiapkan untuk mencegah terjadinya kericuhan seperti Pemilu 2019.
"Kami juga sudah menyusun rencana pengamaman untuk mengawal, mengamankan jalannya rangkaian sidang yang akan dijalankan di Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa hasil pemilu," kata Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Fadil Imran di kantor KPU, Jakarta, Senin (18/3/2024).
Baca Juga
Polri Kerahkan 4.992 Personel Amankan Pengumuman Hasil Pemilu 2024
Diketahui, KPU telah merampungkan dan mengesahkan rekapitulasi suara di 33 provinsi. Dengan demikian, tersisa lima provinsi yang belum direkapitulasi.
Fadil memastikan Polri mengedepankan persuasif dan edukatif saat mengamankan demonstrasi. Termasuk kemungkinan adanya demonstrasi yang bakal digelar selama tiga hari.
"Pastinya sudah kita antisipasi, kita sudah identifikasi dan langkah persuasif, edukatif terus kita kedepankan," ucap Fadil.
Dalam kesempatan ini, Polri meminta masyarakat tidak melakukan aksi anarkis dalam menyikapi hasil pemilu. Dikatakan, Polri menghormati masyarakat yang menyampaikan pendapat di depan umum.
"Ada yang protes silakan sepanjang tidak anarkis, kita akan terus memberikan pelayanan terbaik," tutur Fadil.
Baca Juga
Jenderal bintang tiga itu mengungkap titik yang menjadi fokus pengamanan pihaknya, seperti kantor KPU, Bawaslu, DKPP, MK, dan DPR.
"Titik pengamanan tentu sama seperti tahun sebelumnya di penyelenggara pemilu ada KPU, Bawaslu, DKPP dan tentunya terkait dengan sengketa pemilu kita akan mengamankan MK dan manakala ada masyarakat yang ke rumah rakyat DPRI juga akan kita siapkan pengamanan," kata mantan Kapolda Metro Jaya itu.
