Menkeu Atasi Tantangan Pembiayaan Infrastruktur dengan Gandeng Swasta hingga Dirikan INA
JAKARTA, Investortrust.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membagikan pengalaman dalam mengatasi tantangan pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Sejak tahun 2005-2006, Indonesia menerapkan sistem Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau public-private partnership. Selain itu, sejumlah lembaga berupa special mission vehicle (SMV) dan Badan Layanan Umum (BLU) didirikan, antara lain PT IIF, PT PII, PT SMI, LMAN, dan Indonesia Investment Authority (INA), guna menjembatani kebutuhan public finance dengan sektor private.
"Perjalanan untuk membangun infrastruktur itu dari zaman ke zaman selalu ada. Keinginan dan kebutuhan sangat besar, di sisi lain dihadapkan pada keuangan negara yang selalu terbatas, karena kebutuhan negara enggak cuma infrastruktur," ujar Menkeu dalam keterangan usai soft launching buku dan Seminar Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia, Jakarta, Jumat (27/10/2023).
Baca Juga
Sri Mulyani mengungkapkan, pembangunan infrastruktur sangat penting bagi suatu negara untuk bisa maju. Ini termasuk dalam mengentaskan rakyat dari kemiskinan, membangun ekonomi, maupun meningkatkan competitiveness dan produktivitas.
"Dari kebutuhan infrastruktur ini, kami hanya menyediakan paling besar 37%. Tapi, kan tidak berarti oh karena 37%, ya kita capai 37% saja. Kalau begitu, akan membuat Indonesia makin tertinggal kemajuannya, kemiskinan tidak teratasi, pengangguran merebak, dan produktivitas serta competitiveness kita menjadi sangat terganggu atau menurun," tandasnya.
Dibukukan untuk Pembelajaran
Baca Juga
Kementerian BUMN Angkat Bicara Soal Restrukturisasi Utang Waskita (WSKT)
Menurut Sri, hal itu dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran bagi para birokrat, pembuat kebijakan, akademisi, hingga pelaku usaha. Ia juga berharap pembelajaran tersebut dapat mendukung terciptanya community of practice dari berbagai bidang, baik sisi finansial, teknik, hukum, lingkungan, maupun sosial.
"Ini adalah effort yang luar biasa dari waktu ke waktu, dan saya senang kalau kita bisa membukukan, meng-capture, karena sering kita punya pengalaman namun yang nulis orang asing. Nanti jadi studi kasus di Harvard, di Columbia, sedangkan di Indonesia sendiri, UI (Universitas Indonesia) nggak pernah jadikan studi kasus, Universitas Gadjah Mada (UGM) enggak membuat studi kasus, ITB tidak membuat studi kasus. Ini sayang. Sehingga, ranking kita di bawah terus, yang capturing pengetahuan dan mendapatkan kredit malah justru institusi-institusi asing. Ini kan bagian dari membangun Indonesia, mungkin tidak terlihat seperti infrastruktur, tapi it matters a lot, itu membangun Indonesia banyak," tandas Menkeu.
