Luhut Sebut Transportasi Jabodebek Terintegrasi di Oktober 2023
JAKARTA, Investortrust.id - Sistem moda transportasi publik yang menghubungkan Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) diintegrasikan dalam kurun satu bulan ke depan, demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) RI Luhut Binsar Pandjaitan seusai Rapat Terbatas di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (27/8/2023).
Menurut Luhut, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk mengintegrasikan sistem moda di Jabodebek, dan proses integrasi tersebut dilakukan selama satu bulan ke depan untuk proses penyusunan struktur organisasi tunggal.
Baca Juga
Presiden Minta Kereta Cepat Dikolaborasi dengan Penyedia Transportasi Lain
“Jadi jangan terpecah-pecah, ada BUMN, pemda, pusat, jadi bagaimana sistem angkutan terintegrasi ini dibuat dalam satu organisasi," kata Luhut dilansir Antara.
Selain itu, kata Luhut, penerapan integrasi ini juga akan mengatur tentang sistem transaksi tiket perjalanan yang terintegrasi.
"Bagaimana orang bisa beli karcis terusan, nanti karcis bulanan, untuk satu angkutan. Misal dari Bogor naik LRT, terus mungkin nanti campur dengan Bus Transjakarta dan seterusnya," katanya.
Baca Juga
Presiden Minta Penghubung LRT dan Kereta Cepat di Halim Cepat Dibangun
Perjalanan Kereta Cepat Jakarta-Bandung menurutnya juga akan terintegrasi dengan layanan Lintas Raya Terpadu (LRT) dan TransJakarta, kata Luhut.
"Jadi intinya kami akan kurangi kendaraan pribadi, dengan mendorong perbaikan kendaraan-kendaraan publik yang dibuat nyaman dengan tentu ongkos yang sangat memadai," katanya.
Menurut Luhut pemanfaatan kendaraan berbahan bakar minyak memicu polusi yang menelan kerugian negara hingga ratusan triliun.
Salah satu solusi yang kini ditempuh pemerintah adalah menyiapkan moda transportasi umum bertenaga listrik yang ramah lingkungan dan nyaman bagi pengguna.
Baca Juga
"Misalnyai bus listrik, kan harganya lebih mahal dari bus disel, ya kita kasih (subsidi) 15 tahun daripada 10 tahun masa pembayarannya, sehingga costnya turun," katanya.
Luhut menargetkan seluruh tahapan dari kebijakan itu rampung dalam satu bulan ke depan dalam mempersiapkan bentuk organisasi hingga kebijakan subsidi.
"Nanti kita cari bentuknya selama satu bulan ini akan list down semua permasalahannya. Nanti akan kita tanya dari pendapat publik juga bagaimana kira-kira eloknya organisasinya ini kita buat, kita dengarkan pendapat semua orang nanti," katanya.
