Jumlah Menteri di Kabinet Prabowo Bakal Membengkak, Ini Tanggapan Jokowi
JAKARTA, investortrust.id - Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka baru akan dilantik pada 20 Oktober 2024. Namun, wacana terkait pemerintahan baru itu sudah bergulir, termasuk perubahan nomenklatur kementerian dan lembaga.
Pemerintahan Prabowo-Gibran dikabarkan akan menambah jumlah kementerian dan lembaga pemerintah. Rencananya jumlah kementerian dan lembaga pemerintah akan ditambah dari 34 menjadi 40 dengan berbagai pro dan kontra di masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku enggan ikut campur. Dia menyerahkan sepenuhnya nomenklatur kementerian dan lembaga ke presiden dan wakil presiden terpilih.
"Ah kabinet yang akan datang ditanyakan kepada presiden terpilih," kata Jokowi ketika ditemui di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT), Depok, Jawa Barat, Selasa (7/5/2024).
Baca Juga
Tanggapi Isu 40 Nomenklatur Kementerian, Waketum Gerindra: Makin Banyak Makin Bagus
Ayah dari Gibran itu juga mengaku sama sekali tidak memberikan masukan untuk pemerintahan baru. Khususnya dalam hal penyusunan kabinet.
"Enggak ada, enggak ada (masukan)," tegasnya.
Seperti diketahui, kubu Prabowo-Gibran masih mengutak-atik siapa yang akan menduduki kursi di kabinet pemerintahannya. Perkembangan terbaru, Prabowo dikabarkan ingin menambah jumlah kementerian dan lembaga dari 34 menjadi 40 kementerian.
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Habiburokhman menilai isu penambahan nomenklatur kementerian menjadi 40 pada pemerintahan mendatang sebagai sesuatu yang bagus. Partai yang dipimpin Prabowo tersebut menilai penambahan jumlah menteri bukan sekadar untuk mengakomodasi parpol pendukung, tetapi juga untuk menghadapi tantangan di masa mendatang.
"Kalau memang ingin melibatkan banyak orang, menurut saya juga enggak ada masalah. Justru semakin banyak, semakin bagus kalau saya pribadi," kata Habiburokhman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).
Menurutnya, Indonesia merupakan negara besar sehingga membutuhkan banyak tenaga dalam pemerintahan untuk bekerja.
"Kalau gemuk dalam konteks fisik seorang per orang itu kan tidak sehat, tetapi dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar. Negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target-target kita besar. Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan, sehingga jadi besar," ujar dia seperti dilansir Antara.
Dia pun menepis penilaian pengembangan jumlah kementerian sebagai upaya untuk mengakomodasi kepentingan politik.
"Ya, itu lah kesalahan cara berpikir, tetapi enggak apa-apa jadi masukan bagi kami," ucapnya.
Baca Juga
Wakil Ketua Komisi III DPR itu pun menekankan bahwa penentuan terkait besaran kabinet merupakan prerogatif dari presiden.
"Kewenangan membentuk kabinet, formasi berapa, jumlah berapa itu secara substansi itu ada di Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Apakah besar efektif, tidak efektif, dan lain sebagainya kan tentu pertimbangan beliau. Karena yang akan terima rapor dari rakyat beliau. Kita serahkan kepada beliau," tutur dia.
