DPR: Program Gizi Gratis Tekan Kemiskinan, Bisa Bantu Pengusaha Mikro
JAKARTA, investortrust.id - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Golkar Dewi Asmara mengapresiasi sejumlah program unggulan dari Presiden Terpilih Prabowo Subianto dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025. Dia menyebut, dimasukkannya program tersebut penting agar pemerintah mendatang dapat langsung melaksanakan program dengan anggaran yang cukup.
“Salah satu program unggulan presiden dan wakil presiden terpilih adalah program gizi gratis. Ini untuk anak-anak di seantero Nusantara,” kata Dewi di Jakarta, Selasa (28/5/2024).
Baca Juga
Menkeu: PPh Nonmigas Berkontribusi Terbesar, Penerimaan Pajak Rp 624,19 Triliun
Dewi mengatakan mendukung penuh program ini pada 2025, sebagai langkah untuk menekan kemiskinan dan prevalensi stunting. Dia berharap program tersebut menjadi penggerak perekonomian dan memunculkan multiplier effect bagi pengusaha kecil dan mikro.
“Karena itu, Fraksi Golkar menekankan pengawasan yang ekstra hati-hati terhadap mekanisme pengaturan program tersebut,” kata dia.
Fraksi PDIP Setujui Pengantar KEM-PPKF
Sementara itu, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Golkar menyetujui pengantar KEM-PPKF yang diajukan pemerintah di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Meski menyetujui, Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP Edy Wuryanto mengatakan, penyusunan KEM-PPKF 2025 masih memerlukan landasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang baru yaitu 2025-2029.
Untuk itu, kata Edy, penyusunan KEM-PPKF 2025 berada pada masa transisi. “Yaitu dari masa presiden yang sedang memerintah di tahun terakhir pemerintahannya, kepada presiden terpilih berikutnya,” kata Edy di gedung paripurna DPR/MPR, Jakarta, Selasa (28/5/2024).
Baca Juga
Edy mengatakan, pembahasan KEM-PPKF di masa transisi seharusnya diarahkan untuk menjaga kesinambungan tugas negara bagi pelayanan umum, bagi rakyat. Ini terutama pemenuhan kebutuhan pada kuartal-I 2025.
“Kebijakan ekonomi makro untuk menjaga kondisi perekonomian nasional untuk tetap kondusif. Kebijakan fiskal didayagunakan untuk memperkuat ekonomi makro, agar perekonomian nasional lebih resilien terhadap tekanan eksternal, guna mengantisipasi kecenderungan meningkatnya eskalasi geopolitik,” kata dia.
