AHY Ingin Tuntaskan Sengketa Tanah, Ini Rencananya
JAKARTA, investortrust.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan ingin menuntaskan sengketa tanah di Indonesia. Kementerian ATR/BPN, kata AHY, bakal menggandeng sejumlah kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Kejaksaan Agung.
“Pertama, Menko Perekonomian pak Airlangga Hartarto, karena ATR ini kan berada di bawah koordinasi Menko Perekonomian. Saya sudah minta waktunya untuk bertemu Pak Airlangga Hartarto, kemudian juga dengan sesama kolega yang ada di wilayah perekonomian ini, kemarin juga saya sampaikan ke Pak Bahlil (Menteri Investasi/BKPM) untuk juga bisa komunikasi,” ungkap AHY di Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Kamis (22/2/2024).
Baca Juga
Menteri Baru ATR/BPN Ingin Tegakkan Aturan dengan Tegas, Tak Asal Tebas
Sehari setelah dilantik, AHY langsung bekerja untuk menuntaskan sengketa tanah. Pada hari ini, AHY akan memenuhi undangan dari Kementerian PUPR untuk berangkat ke Sulawesi Utara.
“Kementerian PUPR tentunya yang juga sangat dekat urusannya dengan ATR, hari ini kan undangannya dari Menteri PUPR (Basuki Hadimuljono). Jadi nanti saya akan menyampaikan langsung di Sulawesi Utara nanti, termasuk Kementerian lain termasuk lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK), Polri dan Jaksa Agung, kemarin saya sudah menyampaikan semua, saya minta waktu dan tentunya sekarang sedang dicarikan waktunya,” pungkasnya.
Dia juga menyampaikan, Kementerian ATR/BPN akan lakukan percepatan dan penuntasan permasalahan sengketa tanah dengan K/L yang bersinggungan.
Baca Juga
“Semangat kami adalah melakukan percepatan dan penuntasan segala isu dan permasalahan termasuk sengketa-sengketa tanah baik itu individu, korporasi, dan komunitas, tetapi yang perlu dipahami oleh kita semua itu tidak semua bisa diselesaikan secara langsung hanya oleh Kementerian ATR, banyak singgunggannya dengan kementerian-kementerian lain,” tegas AHY. (CR-3)
