Singgung Soal PHK, KSPN Minta Impor 105.000 Unit Pikap India Dibatalkan
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mengungkapkan kritikannya terhadap langkah PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) yang berencana melakukan impor sebanyak 105.000 kendaraan niaga berjenis pikap 4x4 dari India untuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Presiden KSPN Ristadi menyoroti industri otomotif dalam negeri yang sedang lesu karena berkurangnya jumlah pesanan atau pembelian, yang akhirnya berujung pada pengurangan jam kerja hingga terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurutnya, apabila industri dalam negeri tidak didukung maka yang menjadi korbanya adalah pekerja.
Atas dasar hal tersebut, Ristadi meminta kepada Presiden Prabowo Subianto agar membatalkan rencana impor 105.000 unit kendaraan pikap tersebur. Sehingga, pemesanan dapat dilakukan kepada produsen otomotif di dalam negeri.
"Kami meminta Presiden Prabowo perintahkan Dirut PT.Agrinas agar membatalkan import kendaraan niaga operasional Kopdes Merah Putih, dan memesan ke industri otomotif dalam negeri yang sedang dalam kondisi lesu karena berkurangnya order supaya bisa bergairah kembali," ucapnya dalam keterangan tertulis, Selasa (24/2/2026).
Baca Juga
Melunak, Bos Agrinas Bakal Patuhi Pemerintah Tunda Impor 105.000 Pikap dari India
Selain itu, Ristadi menilai, apabila pembelian atau pemesanan kendaraan untuk Kopdes Merah Putih dapat dipenuhi dari dalam negeri, maka akan membangkitkan industri manufaktur dan penciptaan lapangan pekerjaan hingga mencegah terjadinya PHK massal yang terjadi belakangan ini.
"Manfaat lainya juga untuk mencegah PHK sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan, dengan demikian akhirnya yang mendapat manfaat ekonominya adalah rakyat Indonesia pada umumnya dan pekerja Indonesia pada khususnya, bukan pelaku ekonomi luar negeri," terangnya.
Desakan untuk membatalkan impor kendaraan pikap dari India tersebut tidak hanya datang dari KSPN dan pelaku usaha, melainkan juga dari pimpinan legislator, yakni Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang meminta kepada pemerintah agar menunda rencana impor 105.000 mobil dari India untuk kebutuhan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat Presiden masih di luar negeri," kata Dasco baru-baru ini.

