PWI: Kritik Pers adalah Vitamin Demokrasi demi Keberhasilan Pemerintah dan Rakyat

SERANG, Investortrust.id - Pers akan terus mengawal pemerintah, siapa pun yang memimpin, agar berhasil. Sebab, keberhasilan pemerintah pada akhirnya adalah keberhasilan rakyat. Namun, keberhasilan tersebut hanya dapat terwujud apabila kebijakan publik terbuka terhadap evaluasi dan perbaikan. Kritik konstruktif, dalam konteks ini, harus dipandang sebagai vitamin demokrasi, bukan sebagai ancaman.

Pesan tersebut disampaikan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Ahmad Munir dalam Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang digelar pada 9 Februari 2026 di Kota Serang, Provinsi Banten. Acara tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang mewakili Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, para menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga, duta besar negara sahabat, serta insan pers dari berbagai daerah.

Ahmad Munir menegaskan, Hari Pers Nasional bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum refleksi bahwa pers berjalan seiring dengan perjalanan sejarah bangsa dan masa depannya. Sejak awal kemerdekaan, pers telah menjadi bagian dari perjuangan nasional dengan menghadirkan gagasan kebangsaan, membangkitkan kesadaran rakyat, dan mengobarkan semangat pembangunan bangsa dan negara.

Menurutnya, pers Indonesia tidak tumbuh di ruang hampa. Pers hadir bersama cita-cita kemerdekaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, serta ikut menjaga perdamaian dunia. Karena itu, eksistensi pers tidak dapat direduksi semata-mata sebagai industri informasi, melainkan sebagai bagian penting dari fondasi demokrasi dan pembangunan nasional.

Baca Juga

IFG Gelar Kompetisi Foto Jurnalistik Sambut Hari Pers Nasional 2026

Komitmen pers terhadap kepentingan publik, lanjut Ahmad Munir, dijaga melalui kode etik jurnalistik. Etika inilah yang membedakan pers arus utama dari sekadar lalu lintas informasi tanpa tanggung jawab. Oleh sebab itu, pers dituntut bekerja secara profesional, akurat, dan berimbang.

Ia menggambarkan bahwa wartawan hidup dalam kewaspadaan dan kegelisahan intelektual, bukan karena takut pada kekuasaan, melainkan karena takut keliru dalam menyampaikan kebenaran. Kekeliruan informasi, menurutnya, berpotensi menyesatkan publik dan merusak kepercayaan, sesuatu yang justru harus dijaga oleh pers.

Dalam konteks hubungan dengan pemerintah, Ahmad Munir menekankan bahwa kritik pers bukanlah ekspresi kebencian. Kritik merupakan bentuk cinta kepada bangsa dan negara. Ketika media memberikan masukan kepada pemerintah, tujuannya bukan untuk menjatuhkan, melainkan memastikan arah pembangunan tetap berada di jalur yang benar.

Ia mengingatkan bahwa Indonesia tidak memiliki waktu yang panjang untuk menentukan masa depannya. Dua dekade ke depan menjadi periode krusial, ketika bonus demografi yang saat ini menjadi kekuatan suatu saat akan berakhir. Apabila Indonesia gagal menjadi negara berpendapatan tinggi dalam rentang waktu tersebut, maka risiko terjebak dalam jebakan negara berpendapatan menengah menjadi nyata.

Karena itu, Ahmad Munir menegaskan bahwa siapa pun pemimpin bangsa dalam 20 tahun ke depan tidak boleh gagal. Target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo Subianto dipandang bukan sekadar angka, melainkan visi besar untuk melompat menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam kerangka itulah tema Hari Pers Nasional 2026, “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”, menjadi sangat relevan. Pers yang sehat adalah pers yang profesional, independen, berintegritas, dan berkelanjutan secara ekonomi. Tanpa ekosistem media yang sehat, kualitas demokrasi dan pembangunan nasional akan sulit berdiri kokoh.

Dalam kesempatan yang sama Ahmad Munir mengakui bahwa tantangan pers ke depan semakin kompleks. Disrupsi digital, banjir informasi yang tidak terverifikasi, perkembangan kecerdasan buatan, polarisasi sosial, hingga tekanan ekonomi terhadap industri media merupakan realitas yang tidak bisa dihindari. Di saat yang sama, model bisnis media terus berubah, sementara tuntutan publik terhadap kecepatan dan akurasi informasi semakin tinggi.

Menghadapi situasi tersebut, ia menilai perlu adanya penguatan kompetensi dan profesionalisme wartawan melalui pendidikan serta sertifikasi berkelanjutan. Selain itu, konsolidasi dan transformasi bisnis media harus dilakukan agar industri pers mampu bertahan dan tumbuh di era digital tanpa mengorbankan independensi. Kolaborasi antara pemerintah, pers, dan masyarakat juga menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem media dan informasi yang sehat, termasuk dalam melawan hoaks dan disinformasi.

Menutup pidatonya, Ahmad Munir kembali menegaskan komitmen pers untuk terus mengawal pemerintah agar berhasil menjalankan mandat rakyat. Namun, keberhasilan itu hanya mungkin terwujud jika kebijakan publik terbuka terhadap kritik dan perbaikan. Di situlah pers berperan sebagai jembatan antara rakyat dan kekuasaan, sebagai penjernih di tengah kebisingan, serta sebagai penjaga hati nurani bangsa.

Dengan pers yang sehat, ia optimistis ekonomi berdaulat dapat terwujud dan Indonesia berdiri tegak sebagai bangsa yang kuat dan bermartabat.