Menteri Lingkungan Hidup: Bencana Hidrometeorologi Bukan Anomali, Ini Pola Krisis Iklim
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa bencana hidrometeorologi di berbagai wilayah Indonesia saat ini bukan peristiwa anomali, melainkan bagian dari pola krisis iklim yang semakin nyata dan berulang.
Menurut dia, selama ini kepentingan bisnis, pertumbuhan ekonomi, dan perubahan iklim kerap diposisikan saling berhadapan. Padahal, ketiganya seharusnya dibangun secara sinergis agar pembangunan ekonomi tetap berjalan tanpa mengorbankan ketahanan lingkungan.
“Kondisi ini (bencana hidrometeorologi) harus kita cermati dengan sangat bijaksana. Kita tidak bisa berandai-andai bahwa kejadian ini hanya peristiwa sesaat yang tidak akan terulang. Perubahan iklim, bahkan krisis iklim, telah benar-benar hadir dan hidup bersama kita hari ini,” kata Hanif dalam acara ESG Sustainable Forum 2026 di Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Baca Juga
PKP Genjot Pembangunan Huntap Pascabencana Sumatra Tahap I, Segini Anggarannya
Hanif menyatakan perubahan iklim yang dihadapi Indonesia saat ini telah berkembang menjadi krisis iklim. Karena itu, asumsi bahwa bencana alam hanya kejadian sesaat tidak lagi relevan dalam konteks pembangunan nasional.
Dia mencontohkan longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung, beberapa waktu lalu yang merenggut korban jiwa sebagai bukti bahwa bencana bukan semata fenomena alam, melainkan diperparah oleh faktor antropogenik atau campur tangan manusia.
Selain itu, Hanif menyoroti perubahan pola konsumsi dan pertanian sejak awal 2000-an, termasuk maraknya penanaman tanaman subtropis, seperti kentang, kol, dan paprika di kawasan dataran tinggi yang sejatinya berfungsi sebagai daerah hulu dan lindung.
“Alih fungsi kawasan hulu ini berdampak langsung terhadap wilayah hilir yang dihuni jutaan penduduk. Ini bukan soal angka, tapi soal nyawa,” tegas Hanif.
Dalam konteks dunia usaha, dia menekankan bahwa prinsip environmental, social, and governance (ESG) tidak boleh berhenti sebagai formalitas atau sekadar mempercantik laporan perusahaan, tetapi harus menjadi dasar pengambilan keputusan bisnis.
Hanif mengingatkan dampak pembangunan yang tidak berkelanjutan, seperti penurunan permukaan tanah di Jakarta dan kawasan industri lainnya, yang menunjukkan rapuhnya ketahanan lingkungan akibat tekanan aktivitas ekonomi.
Baca Juga
“Indonesia adalah negara yang berhadapan langsung dengan perubahan iklim. Sebagai negara tropis di lintang rendah, dari 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan, kita adalah wilayah paling rentan. Dengan daratan sekitar 192 juta hektare yang terfragmentasi menjadi 17.510 pulau, kita sangat rentan terhadap risiko hidrometeorologi dan kenaikan muka air laut,” ujarnya.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat lebih 3.400 kejadian bencana, dengan sekitar 99% merupakan bencana hidrometeorologi, dengan kerugian ekonomi sangat besar. Untuk itu, Hanif menegaskan lingkungan harus ditempatkan sebagai panglima pembangunan, sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon, agar ESG benar-benar menjadi arah pembangunan ekonomi berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.