Wakil Ketua Baleg DPR Usul Pilkada Asimetris, Gubernur Dipilih DPRD
JAKARTA, Investortrust.id - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Ahmad Doli Kurnia mengusulkan agar mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan secara asimetris. Usulan tersebut disampaikan Doli sebagai salah satu upaya mengevaluasi pelaksanaan pilkada langsung yang ongkos politiknya dinilai mahal.
"Saya mengusulkan sebetulnya, kita coba pertimbangkan pemilihan kepala daerah asimetris," kata Doli dalam diskusi "Pro-Kontra Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah" di Auditorium Center for Strategic International Studies (CSIS), Jakarta, Rabu (15/10/2025).
Doli membagi pilkada asimetris ke dalam tiga level, yakni level gubernur, level kabupaten/kota, dan level desa. Politikus Partai Golkar itu menyebut titik sentral otonomi daerah ada di kabupaten/kota. Sementara gubernur merupakan aparatur perpanjangan tangan pemerintah pusat.
"Di dalam undang-undang kita juga mengatakan gubernur itu adalah aparatur perpanjangan tangannya pemerintah pusat. Nah, kalau berdasarkan itu, menurut saya gubernur itu enggak boleh sama pemilihan dengan kabupaten kota. Dia harus sama pemilihannya dengan camat," ucapnya.
Sementara itu, pada level kabupaten/kota, sistem asimetris juga bisa dipertimbangkan berdasarkan pemetaan daerah. Menurutnya, daerah-daerah yang bisa dipilih oleh DPRD adalah daerah yang tingkat literasi politiknya masih rendah, kapasitas fiskal masyarakatnya berada di bawah garis kesejahteraan, tingkat kerawanan yang tinggi, serta daerah yang memiliki budaya yang khas seperti noken di Papua.
"Sebetulnya noken itu kan soal budaya ya, menghargai kepala suku. Kalau memang budaya politik di suatu daerah tertentu itu seperti itu, tidak bisa diubah, gitu ya. Ya, kita akomodir saja dalam sistem kita," tuturnya.
Doli menilai keputusan menetapkan mekanisme pilkada harus dilakukan secara cermat dan hati-hati. Meski pemilihan langsung tidak bisa diubah di seluruh level, upaya tersebut bisa dimulai dengan mempertimbangkan pelaksanaan pilkada asimetris di sejumlah daerah.
"Perlu keberanian mengubah sistem untuk menghasilkan seperti itu. even termasuk kalau misalnya tadi mau kembali ke DPRD semua, keberaniannya harus lebih tebal gitu, ya kan kalau semua. Nah, makanya bisa enggak ya kita kompromikan, kalau misalnya gitu, kita bedah gitu, enggak semua dulu lah," ungkapnya.