APBN Sudah Siap, Pemerintah Percepat Pembangunan 1.542 Dapur MBG di Wilayah 3T
JAKARTA, investortrust.id – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan sinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dilakukan untuk mempercepat pembangunan sebanyak 1.542 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis (MBG) guna mencapai target pemenuhan gizi untuk 82,9 juta orang di seluruh Indonesia.
Menurutnya, dengan tambahan anggaran Rp 100 triliun pada September 2025 mendatang, percepatan pembangunan 1.542 dapur SPPG di wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal (3T) akan terlaksana.
Baca Juga
Ketum Kadin Anindya Siap Bangun Dapur SPPG untuk Sukseskan MBG
“Perlu kami sampaikan bahwa kami sering mendapatkan masukan hingga kritikan dari semua pihak, kenapa badan gizi tidak mendahulukan daerah-daerah terpencil, terluar dan tertinggal. Itu karena memang untuk mencapai daerah tersebut perlu menggunakan intervensi pemerintah melalui APBN.,” ungkap Dadan di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Sabtu (22/3/2025).
Sebagai informasi program MBG telah masuk ke dalam daftar indikasi proyek strategis nasional (PSN) sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Lebih lanjut, Dadan menyampaikan, pihaknya bersama Kementerian PU juga akan menyesuaikan pembangunan dapur-dapur SPPG melalui Peraturan Menteri (Permen) PU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia.
Baca Juga
Prabowo Minta Wadah Makan Bergizi Gratis Diproduksi Industri Lokal
“Kami akan membangun (dapur SPPG) melalui APBN sekitar 1.542 unit satuan pelayanan yang sekarang ini dalam tahap perencanaan. Dan karena ini sifatnya sangat urgent, butuh percepatan, kami menginginkan rancangan pembangunannya sesuai dengan Permen PU Nomor 1 Tahun 2020,” tutur dia.
Kementerian PU bersama BGN serta tiga BUMN Karya juga telah menandatangani nota kesepahaman bersama untuk membangun dapur SPPG di Kabupaten Banjar, Kabupaten Kebumen, dan Provinsi Jambi. “Seluruh pembangunan infrastruktur dapur SPPG akan dibiayai dengan skema Corporate Social Responsibility (CSR) oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), PT Hutama Karya (Persero), dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP). Satu unit dapur SPPG membutuhkan sekitar Rp 4,5 miliar ,” kata Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian PU, Triono Junoasmono.