Prabowo Beri Sinyal Reshuffle Kabinet, Bahlil: Golkar Insyaallah Baik-Baik Saja
JAKARTA, investortrust.id - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan sinyal akan merombak atau reshuffle Kabinet Merah Putih. Bahlil meyakini Prabowo mengetahui kualitas menteri yang berasal dari Partai Golkar. Apalagi, kata Bahlil, Golkar merupakan partai yang terus mendukung kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.
"Kami yakin Golkar, insyaallah, semua baik-baik saja. Karena apa? Partai Golkar berada di garda terdepan dengan partai koalisi lain, terutama Gerinda dalam mendorong dan mendukung arah kebijakan pemerintahan,” kata Bahlil dalam Rapat Kerja Nasional Partai Golkar 2025 di Jakarta, Sabtu (8/2/2025).
Baca Juga
Tegaskan Reshuffle Kabinet Prerogatif Prabowo, Istana: Kita Tak Punya Informasi soal Itu
Meski demikian, Bahlil menyerahkan kepada Prabowo mengenai reshuffle kabinet. Ditekankan, mengangkat dan memberhentikan menteri merupakan prerogatif Prabowo selaku presiden.
“Jadi gini, menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Bapak Presiden, karena itu adalah hak prerogatif Presiden. Jadi, semuanya diserahkan kepada Pak Presiden. Jangan kita memomentari atau bertindak melampaui batas kewenangan karena itu kewenangan mutlak Bapak Presiden,” katanya.
Untuk itu, Bahlil mengajak semua pihak untuk tidak mencampuri kewenangan presiden tersebut.
“Biarkan, jangan kita mencampuri, mengomentari, apalagi menganalisa berlebihan tentang apa yang menjadi hak Bapak Presiden," katanya.
Diketahui, terdapat delapan menteri dalam Kabinet Merah Putih yang berasal dari Partai Golkar. Selain Bahlil yang menjabat sebagai menteri ESDM, terdapat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid,
Kemudian, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.
Baca Juga
Bahlil menyatakan, seorang menteri memiliki keharusan dan kewajiban untuk menjalankan program presiden.
“Menteri itu pembantu. Menteri itu pembantu presiden. Jadi, memang harus diterjemahkan apa yang menjadi program arah kebijakan presiden. Jadi, semuanya diserahkan kepada Bapak Presiden,” kata Bahlil.