Retreat Prabowo bagi Kepala Daerah: Cuci Otak atau Cuci Darah?

Oleh Ferry Daud Liando,
Dosen Kepemiluan FISIP Unsrat

INVESTORTRUST.ID - Presiden Prabowo Subianto berencana menggelar retreat bagi seluruh kepala daerah hasil pilkada 2024. Secara sederhana, retreat dapat diartikan merawat (treat) kembali/lagi (re). Tujuannya adalah menemukan tujuan hidup baru, untuk melakukan refleksi diri, untuk mempererat hubungan dengan Tuhan serta untuk merencanakan strategi jangka panjang organisasi.

Semoga saja rencana Prabowo ini bertujuan untuk hal-hal baik. Pertama, secara filosofis, rencana itu tidak bertentangan dengan konstitusi.

Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Ciri negara kesatuan tidak ada negara dalam negara, sehingga remote control kekuasaan tetap bertitik pijak pada pemerintahan pusat.

Meski Indonesia menganut kebijakan otonomi daerah, namun arah pembangunan tetap dilakukan secara terpusat. Inilah yang membedakan negara kesatuan dengan negara yang menganut pemerintahan federal seperti Amerika Serikat, Australia, dan bekas negara Uni Soviet.

Baca Juga

Proyek Strategis Nasional di Kawasan PIK 2 Hanya terkait Ekowisata Tropical Coastland

Gubernur Wakil Pemerintah Pusat
Kedua secara juridis, wacana ini tidak bertentangan dengan undang-undang. Kepala daerah terutama gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal ini menjelaskan bahwa gubernur merupakan perangkat pemerintah pusat. Pasal ini memang menjadi dilema bagi gubernur, terutama lantaran perbedaan latar belakang partai politik antara presiden dan gubernur.

Meski sedang dalam proses sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi, namun secara keseluruhan PDIP menang di beberapa provinsi di Tanah Air. Ini seperti di Provinsi DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan hampir semua provinsi di Pulau Papua. 


PDIP Partai Idiologis
PDIP hingga tulisan ini dibuat tidak bergabung dengan Pemerintahan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus Prabowo. PDIP ini adalah partai idiologis, kelembagaannya sangat kuat dan mengakar, serta kader-kadernya dikenal sangat militan dan sangat patuh pada kendali Ketua Umum PDIP.  

Dengan demikian, ketaatan mereka terhadap Prabowo kemungkinan berpotensi tidak sejalan dengan ketaatan terhadap ketua umumnya. Kendali matahari kembar dalam institusi kekuasaan bukan perkara mudah, untuk suatu tujuan khusus. 

Selain itu, daerah-daerah yang kondisi fiskalnya pas-pasan misalnya, belum tentu akan mendukung kebijakan makan bergizi gratis di sekolah. Apalagi, ada prioritas-prioritas program lain yang lebih dibutuhkan di daerah, serta prioritas politik yang dijanjikan kepala daerah saat kampanye pilkada. 

Wacana retreat -- dengan maksud membangun ketaatan dan loyalitas kepala daerah terhadap pemerintah pusat -- sepertinya bertujuan untuk treatment atau tindakan cuci otak. Cuci otak adalah istilah yang merujuk pada proses mengubah keyakinan atau perilaku seseorang secara paksa. Cuci otak juga bisa diartikan sebagai upaya untuk menghilangkan gagasan yang ada di dalam otak dan menggantinya dengan yang baru.

Membangun loyalitas pemerintahan juga bermaksud mencegah intervensi pihak lainnya, seperti loyalitas kepada cukong dan beberapa tokoh agama. Selama ini sudah terbukti, banyak biaya kampanye berasal dari para cukong atau pemilik modal.

Kompensasinya, jika calonnya menang, maka sebagian besar proyek, pengelolaan sumber daya alam, dan perizinan di daerah dikendalikan oleh para cukong. Sebagian kepala daerah tidak bisa berbuat apa-apa, karena atas jasa para cukonglah, ia bisa memiliki modal untuk uang mahar membeli Surat Keputusan Parpol dan uang untuk menyuap atau membeli suara pemilih.

Baca Juga

Kemitraan Strategis Indonesia-India Perkuat Perdagangan dan Kerja Sama Politik

Loyalitas lain dilakukan juga terhadap sejumlah tokoh agama. Sebab, pengaruh para tokoh agama terhadap umat untuk memilih calon tertentu sangatlah kuat.

Akibatnya, banyak kepala daerah harus manut pada "bisikan" sejumlah tokoh agama. Bahkan, banyak daerah melarang pendirian rumah ibadat agama tertentu, yang diduga karena hasil bisikan. Jika tidak manut, maka pilkada berikut akan jadi taruhan.  


Untuk Kepentingan Masyarakat
Ketiga, secara sosiologis, retreat ini bermakna pada kepentingan masyarakat. Selama ini, tidak semua aktor kepala daerah memiliki motivasi menjadi pemimpin untuk membantu rakyatnya.

Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan, sebagian besar kepala daerah merampok uang rakyat, dengan motif uhtuk memperkaya diri dan/atau mengumpulkan uang untuk membeli suara rakyat pada pilkada selanjutnya. Fungsi retreat setidaknya memastikan agar kepala daerah memberi diri seutuhnya untuk mengabdi dan melayani rakyatnya.

Retreat ini juga bermanfaat sebagai bentuk mitigasi agar menghindari adanya konflik kepala daerah dan wakilnya. Pada pilkada 2024, banyak paslon terbentuk sebelum adanya putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024.

Sebelumnya, syarat pencalonan adalah diajukan parpol atau gabungan parpol yang memiliki sebanyak 20% kursi di DPRD atau memiliki 25% suara hasil pemilu. Pasangan calon sebagian terbentuk akibat kawin paksa, hanya sekadar agar syarat 20% atau 25% terpenuhi.

Pembentukan pasangan yang terbangun karena idiologi dan visi politik yang sama tidak terjadi. Sebagian besar dimotivasi sebatas untuk kepentingan kemenangan semata. Maka, wajar jika kepemimpinan baru menjelang enam bulan, keduanya sudah konflik sampai di akhir periode. 

Akibatnya, keduanya tidak lagi mengurus rakyat, tapi saling mematikan langkah satu sama lain. Birokrasi menjadi terpecah, karena memiliki matahari ganda dalam pemerintahan.

Keduanya tanpa malu mengumbar aib masing-masing ke publik. Bahkan, banyak cerita bahwa wakil kepala daerah kerap melaporkan kepala daerah ke KPK atau ke penegak hukum lainnya. 

Retreat diharapkan dapat memperjelas komitmen politik para kepala daerah, ternasuk membekali mereka dengan kapasitas dasar sebagai pemimpin pemerintahan. Sebagian telah memiliki pengalaman kepemimpinan, namun sebagian besar masih sangat diragukan.

Mereka sebagian dicalonkan oleh parpol bukan atas dasar kemampuan kepemimpinan yang dimiliki, tapi diduga atas godaan uang mahar yang disetorkan ke parpol. Ada juga karena faktor popularitas dan oleh karena kekerabatan dengan elite parpol. 

Itulah sebabnya, banyak daerah tidak berkembang, apalagi untuk menyejahterakan rakyatnya. Daerah yang tertinggal dan bermasalah biasanya dipimpin oleh kepala daerah yang tidak memiliki inovasi bagaimana memajukan daerahnya.

Dalam otaknya kerap hanya dirasuki bagaimana agar menjadi kaya, dan bagaimana agar terpilih kembali. Proses rekrutmen calon kepala daerah yang dilakukan secara instan di parpol menjadi penyebab penyakit ini. 

Jadi, retreat tak sekedar untuk cuci otak semata bagi kepala daerah, tapi juga untuk cuci darah. Cuci darah atau hemodialisis dilakukan untuk menggantikan fungsi ginjal yang rusak atau tidak berfungsi dengan baik.

Selama ini memang banyak kepala daerah yang dinilai rusak, tidak lagi memiliki fungsi dalam menyejahterakan masyarakat di daerah. Semoga hasil retreat, kinerja kepala daerah akan menjadi lebih baik dan berdampak pada kesejahteraan rakyat membaik. ***