Fraksi Gerindra Dukung Utamakan Makan Bergizi Gratis Pelaku Usaha Lokal
Reporter: Febrianto Adi Saputro
JAKARTA, Investortrust.id -- Ketua Fraksi Gerindra di DPR, Budisatrio Djiwandono menyambut baik program makan bergizi gratis (MBG) yang dilaksanakan perdana pada Senin (6/1/2025). Fraksi Gerindra mendukung agar program MBG senantiasa mengutamakan pasokan bahan baku dan tenaga kerja lokal.
Menurutnya hal tersebut sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk pemerataan ekonomi dan pengembangan jaringan distribusi lokal.
"Dengan melibatkan pelaku usaha lokal, petani, dan nelayan, program ini berpotensi menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan di daerah-daerah," kata Budisatrio dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/1/2025).
Menurut data Badan Gizi Nasional (BGN) saat ini tercatat 140 UMKM telah terlibat dalam rantai pasok program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka itu. Jumlah tersebut diproyeksikan akan terus bertambah seiring tingginya minat dari UMKM, koperasi, dan BUMDes yang telah mendaftar untuk bergabung sebagai mitra kerja. Dengan demikian program makan bergizi gratis membuka peluang bagi pelaku usaha lokal untuk berkolaborasi sebagai mitra kerja.
"Tentu kita ingin program ini bukan hanya sukses mengatasi isu stunting, namun juga berhasil membuka akses pemerataan ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat," ucap Wakil Ketua DPP Partai Gerindra tersebut.
Selain itu Budisatrio juga menegaskan Fraksi Partai Gerindra mendukung penuh dan siap membantu menyukseskan program MBG. Ia memastikan Fraksi Partai Gerindra akan turut mengawal dan memastikan program MBG dapat berjalan sesuai dengan visi yang diproyeksikan Presiden Prabowo. Menurut Budi, tujuan program makan bergizi gratis lebih dari sekadar menyediakan makanan, tetapi juga terkait dengan pemenuhan gizi dan nutrisi yang berkualitas hingga visi keberlanjutan ekonomi.
"Program MBG adalah wujud investasi pada sumber daya manusia serta generasi masa depan yang kompetitif dan produktif, untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Bahkan, program ini juga memiliki misi pemerataan ekonomi dan sosial," ujarnya.
Wakil Ketua Komisi I DPR tersebut menambahkan, penting bagi program MBG untuk tidak hanya berfokus pada kuantitas, tetapi juga kualitas, seperti memperhatikan syarat kebutuhan kalori dan komposisi gizi bagi penerima manfaat.
"Untuk itu, kami dari Fraksi Gerindra siap mengawal agar program ini berjalan sesuai dengan esensi yang diharapkan sejak awal," tegasnya.
Pemerintah menargetkan 937 dapur dapat beroperasi secara bertahap untuk melayani 3 juta penerima manfaat pada akhir Januari 2025. BGN juga menargetkan 2.000 dapur beroperasi di bulan April, 5.000 dapur di bulan Juli, dan seluruh dapur atau SPPG dapat beroperasi 100% pada 2029.
Sejumlah daerah yang sudah menjalankan program MBG antara lain Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua Barat, dan Papua Selatan.

