Pemerintah Jamin Hak Pilih Korban Erupsi Lewotobi Laki-Laki di Pilkada
JAKARTA, investortrust.id – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memastikan bahwa para pengungsi erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki tetap dapat menggunakan hak pilih mereka, pada Pilkada Serentak 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Flores Timur telah menyiapkan 22 tempat pemungutan suara (TPS) di posko pengungsian, untuk memfasilitasi para korban bencana.
“Ada 37 TPS yang berada di sekitar lokasi terdampak. Sebanyak 22 di antaranya sudah disiapkan di tempat pengungsian,” kata Bima Arya dalam keterangan usai mengunjungi rencana lokasi relokasi korban erupsi Lewotobi di kawasan Wukoh Lewoloroh, perbatasan Flores Timur dan Sikka, Minggu (24/11/2024).
Selain TPS di posko pengungsian, pemerintah daerah akan memfasilitasi 2.496 pengungsi mandiri yang berasal dari Kabupaten Flores Timur, tetapi saat ini tinggal di Kabupaten Sikka. Mereka akan diarahkan untuk mencoblos di TPS yang didirikan di perbatasan kedua kabupaten.
“Penjabat (Pj) Bupati Sikka dan Pj Bupati Flores Timur akan mengoordinasikan, agar semua pengungsi mandiri tetap bisa menggunakan hak pilihnya,” tambah Bima Arya.
Baca Juga
Warga Tak Perlu Khawatir
Wamendagri menegaskan bahwa pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin untuk menjamin hak politik seluruh warga terdampak bencana. Pilkada Serentak 2024 akan digelar pada 27 November mendatang, dan tidak ada pengungsi yang akan kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi.
“Kami meminta masyarakat tidak perlu khawatir kehilangan hak politiknya. Ikuti arahan dari pemerintah, dan jangan terpengaruh informasi yang tidak benar atau hoaks,” ujar Wamendagri.
Baca Juga
Pemerintah Pastikan Pengungsi Erupsi Gunung Lewotobi Flores Timur Tetap Bisa Mencoblos
Langkah pemerintah dalam memfasilitasi TPS di lokasi pengungsian, tegas Wamendagri, menunjukkan komitmen untuk menjaga hak demokrasi warga, meski berada dalam kondisi darurat. Dengan kolaborasi KPU, pemerintah daerah, dan aparat terkait, Pilkada Serentak 2024 diharapkan berjalan lancar dan inklusif, tanpa ada warga terdampak yang kehilangan hak pilihnya. (pd)