BPPIK Jadi Senjata Prabowo Kawal Proyek dan Program Pemerintahannya
JAKARTA, investortrust.id - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah membentuk badan khusus untuk yang mengawasi dan mengawal jalannya seluruh proyek atau program pemerintah hingga mendukung pembangunan demi mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%.
Badan yang dimaksud adalah Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK) yang dinakhodai Aries Marsudiyanto. Badan tersebut berkoordinasi langsung dengan sejumlah kementerian atau lembaga untuk mengawasi proyek atau program pemerintah.
Aries menyatakan, BPPIK telah proaktif untuk menjalankan tugas seperti yang diinstruksikan atau diarahkan Prabowo. Salah satunya adalah menemui Menteri BUMN Erick Thohir di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (8/11/2024).
Baca Juga
Erick Thohir Gandeng BPPIK untuk Bersih-Bersih BUMN, Ini Terobosannya
"Saya langsung berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, Kepala Kepolisian RI, BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), dan sekarang ke (Kementerian) BUMN tentunya selanjutnya saya akan ke BIN (Badan Intelijen Negara), KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan beberapa kementerian yang perlu kita kunjungi untuk menindaklanjuti, memastikan, mengawasi dan mengontrol kebijakan Pak Prabowo,” katanya.
Menurut Aries, Prabowo sudah berulang kali menyampaikan korupsi, pemborosan, dan kebocoran di Indonesia sangat luar biasa bahkan melibatkan aparat. Oleh karena itu, Aries menilai tugasnya tidak mudah dan memerlukan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait.
"(Aparat) malah ikut bermain, sampai di lembaga-lembaga penegak hukum, di Mahkamah Agung (MA), bahkan di kementerian, judi online, dan sebagainya. Oleh karena itu, kami dari BPPIK akan lebih concern (fokus) untuk bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti hal ini sampai ke akar akarnya," ujarnya.
Aries menegaskan negara negara tidak akan berhasil tanpa pemerintahan yang bersih. Pemerintahan yang bersih tidak akan bisa tercapai apabila aparat terlibat korupsi.
"Oleh karena itu, kami akan menindaklanjuti hal ini sampai ke akar-akar sampai ke pimpinan paling rendah bahkan sampai ke kepala daerah, sehingga memastikan,
mengontrol, mengawasi APBN dan APBD bisa berjalan sebagaimana mestinya," tuturnya.
Kemudian, Aries juga meminta kepada para pengusaha untuk bersinergi. Hal ini karena negara sudah memberikan berbagai fasilitas untuk mendukung kelangsungan usaha mereka dengan dukungan pajak yang dikumpulkan dari rakyat.
"Stop melakukan tindakan-tindakan, illegal mining, illegal logging, illegal fishing, illegal plating, melakukan penyelundupan, narkoba dan lain sebagainya. Berhenti, bagi yang sudah terlibat kasus koordinasi dengan aparat, semua bisa dikoordinasikan, asal semua kerugian negara bisa kembali ke kas negara," tegasnya.
Sebagai catatan, peran BPPIK berbeda dengan BPKP yang melakukan audit atau pengawasan lintas sektor. Fokus tugas BPKP pada pengawasan aspek keuangan dan manajemen proyek, memastikan tidak ada penyimpangan anggaran dalam pelaksanaan program pembangunan.
Baca Juga
Jaksa Agung Minta Jajaran Perbaiki Sistem di Daerah Setelah Usut Korupsi
BPPIK berbeda tugas pula dengan Kantor Staf Presiden (KSP). KSP berperan dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kebijakan publik, dinamika politik, dan koordinasi lintas sektor. BPPIK berperan mencari sumber masalah bertugas menyelesaikan masalah teknis dan operasional di lapangan yang menghambat pelaksanaan proyek fisik, seperti infrastruktur.
BPPIK fokus pada masalah-masalah yang muncul dalam tahap pelaksanaan fisik proyek pembangunan, termasuk permasalahan terkait waktu, kualitas, dan sumber daya, baik teknis maupun operasional.