Prabowo Dikabarkan Bentuk 44 Kementerian, Jokowi: Prerogatif Presiden Terpilih 

JAKARTA, investortrust.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons soal nomenklatur dan jumlah kementerian yang bakal dibentuk presiden terpilih Prabowo Subianto. Beredar kabar Prabowo bakal membentuk 44 kementerian.

Jokowi menegaskan, pembentukan kabinet dan nomenklatur kementerian merupakan prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih. Untuk itu, Jokowi meminta isu tersebut sebaiknya ditanyakan kepada Prabowo. 

Baca Juga

Puan Sebut Rencana Tambahan Komisi DPR untuk Sesuaikan Kementerian

"Ditanyakan ke presiden terpilih itu hak prerogatif, kok ditanyakan ke saya. Ditanyakan ke presiden terpilih, itu hak prerogatif kewenangan di presiden terpilih. Karena sudah diberi mandat, diberi amanah oleh rakyat," kata Jokowi seusai meninjau Gudang Bulog Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Kamis (26/9/2024) sebagaimana dikutip dari Antara.

Jokowi menegaskan nomenklatur dan jumlah kementerian merupakan kewenangan penuh Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih yang sudah diberi mandat dan amanah oleh rakyat.

Diberitakan, Prabowo Subianto masih melakukan simulasi terhadap nomenklatur dan jumlah kementerian pada kabinetnya mendatang. Hal itu disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. 

"Jadi begini, yang namanya penambahan, yang namanya pemisahan, dan lain-lain belum bisa kita publikasi karena saat ini masih kami simulasikan," kata Dasco beberapa waktu lalu.

Hal itu disampaikannya merespons isu jumlah kementerian pada pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang akan ditambah dari 34 kementerian menjadi 44 kementerian.

"Jumlah (kementerian) itu ada yang bilang 44, ada yang bilang 42, ada yang bilang 40, kita juga masih melakukan simulasi," ucap Wakil Ketua DPR itu.

Baca Juga

UU Kementerian Negara Disahkan, Prabowo Bebas Tentukan Jumlah Menteri

Dasco menyebut kemungkinan baru akan merampungkan komposisi nomenklatur kementerian sepekan sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2024.

"Mungkin nomenklatur maupun orang itu baru akan final h-7 atau h-5 kali," ujarnya.

Dasco mengatakan penambahan jumlah kementerian dilakukan untuk optimalisasi tugas-tugas kementerian dalam rangka menunaikan janji kampanye Prabowo-Gibran yang ada dalam delapan misi Asta Cita yang diusungnya.