Jaringan Pengusaha Nasional: Munaslub Kadin Hasil Sebuah Proses Panjang

JAKARTA, Investortrust.id – Munas Luar Biasa Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang digelar pada 14 September 2024 lalu dinilai sebagai puncak dari sebuah proses yang cukup panjang. Selama beberapa bulan terakhir sejumlah pengusaha anggota Kadin dan asosiasi-asosiasi pemilik hak pilih sebagai   anggota luar biasa (ALB) menginginkan agar organisasi para pengusaha ini bisa selaras dengan program-program yang dijalankan oleh pemerintah.

“Jadi sebenarnya ini  adalah puncak dari sebuah proses yang  cukup panjang. Saya secara pribadi  mengikuti, dan  berkomunikasi dengan banyak teman-teman sejak bulan Juli (yang merasa kadin telah jauh dari pemerintah, red),” demikian disampaikan Ketua Harian Jaringan Pengusaha Nasional Widiyanto Saputro kepada Investortrust.id, di Jakarta, Kamis  (19/9/2024).

Dikatakan Widiyanto yang merupakan salah satu peserta penuh Kadin dan pemegang voting rights  yang juga pengusul digelarnya Munaslub  Kadin 2024 ini, sejak akhir tahun 2023 di  sudah mulai muncul suara keprihatinan tentang posisi Kadin yang dinilai telah  jauh dari pemerintah.

Baca Juga

Erwin Aksa: Kadin Akan Rangkul Semua Pelaku Industri untuk Tetapkan Strategi Membangun Ekonomi RI

Pada periode yang berbarengan dengan ramainya aktivitas kampanye untuk pilpres, sejumlah pengurus Kadin di daerah mulai merasa tak lagi diajak berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Jika pun para pengurus Kadin daerah menggelar hajat terkait upaya peningkatan kapasitas industri lokal, pemerintah daerah seringkali memilih untuk tidak hadir di acara mereka. 

“Jadi pada  saat itu sedang aktif  kampanye  Pilpres,  beberapa Kadin di  daerah ini mulai menyampaikan,  kok pemerintah provinsi kalau bikin  acara  kita sekarang enggak diundang. Kemudian (kalau) kami bikin acara pemprov-nya enggak mau datang.  Kenapa? Karena  mereka enggak berani,” ujar Widiyanto.

Pasalnya, lanjut Widiyanto, di tengah periode tersebut para pejabat pemprov selaku aparatur sipil negara (ASN) memang dilarang untuk menunjukkan identitas politik mereka, dan harus tetap netral. Sementara itu sejumlah pengurus Kadin diketahui telah menyatakan keberpihakannya kepada salah satu pasangan calon presiden kala itu.  “Mereka waspada, Kadin ini kan sekarang  memihak. Persepsinya begitu,” imbuhnya.

Ia pun mulai merasakan bahwa hubungan antara Kadin yang seharusnya menjadi mitra pemerintah dalam pengembangan perekonomian menjadi canggung. Keprihatinan ini terus berlanjut, hingga pada Juli 2024 mulai mengkristal sikap-sikap yang menginginkan perubahan di tubuh Kadin, yang akhirnya direalisasikan lewat digelarnya Munas Luar Biasa Kadin pada pertengahan September 2024.

Baca Juga

Pemilihan Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie Sah Secara Prosedural dan Penuhi Kuorum

Ditambah lagi, ujar Widiyanto, Kadin saat itu tampak lebih pasif dalam menyuarakan kepentingan industri. “Misalnya pada saat ada masalah dengan Permendag  Nomor 36, Kadin tidak ada suaranya. Begitu banyak  asosiasi mencoba menyampaikan, (Permendag 36) ini bermasalah nih.  Akhirnya  yang mengambil mengambil inisiatif  justru Apindo (Asosiasi pengusaha Indonesia), papar Widiyanto.

Begitupun ketika harga gas menjadi concern bagi para pelaku usaha keramik nasional, Kadin disebutnya hanmpir tidak mengambil peran untuk melakukan mediasi dengan pemerintah. Akibatnya justru asosiasi-asosiasi yang akhirnya mengambil langkah sendiri-sendiri, dalam menyikapi sejumlah tantangan yang dihadapi. Salah satunya berusaha berkomunikasi langsung dengan dewan pakar  pemerintah.

“Teman-teman asosiasi akhirnya berkumpul, dan menganggap kita gak akan bisa terbantu jika tidak satu frekuensi dengan pemerintah, ini  berbahaya,” tuturnya lagi.

Bisa ditebak, cerita berikutnya adalah menguatnya permintaan untuk digelarnya Munaslub Kadin, yang akhirnya digelar pada 14 September 2024, yang memutuskan memilih Anindya Novyan Bakrie sebagai ketua umum.

Baca Juga

Menperin Ajak Ketum Kadin Anindya Bakrie Kerja Sama Bangun Industri 5 Tahun ke Depan

Widayanto yang mengaku telah berperan sebagai pihak penghubung antara anggota Kadin serta asosiasi menggambarkan,  kristalisasi di tubuh Kadin sampai pada  titik bahwa jika Kadin   tidak bisa satu frekuensi dengan pemerintah, maka  Kadin akan tertinggal dalam  banyak hal.

“Kadin tidak akan bisa  berkontribusi dengan baik, maka dari situ  desakan dari anggota luar biasa, desakan dari Kadinda  akhirnya disampaikan, sampailah akhirnya pada pengumuman  Munaslub kemarin,” tandas Widiyanto.